Jumat, 11/09/2009 08:50 WIB

Rumah Sakit Tidak Boleh Monopoli Satu Produsen Obat

Vera Farah Bararah - detikHealth

Jakarta, Kode etik penjualan obat di kalangan praktisi farmasi akan diketatkan. Rumah sakit nantinya tidak boleh memonopoli satu produsen obat saja. Larangan tersebut merupakan salah satu kode etik tentang pemasaran produk farmasi.

"Karena belum tentu perusahaan farmasi tersebut memproduksi semua kebutuhan obat yang dibutuhkan untuk pasiennya," ujar Dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad (K), Ketua Terpilih PB IDI dalam acara 'Sosialisasi Kode Etik Tentang Pemasaran IPMG-Revisi Juli 2009' di Hotel Century, Jakarta, Kamis (10/9/2009).

International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) yang memiliki 28 anggota mulai menyosialisasikan revisi dari kode etik tentang pemasaran produk farmasi. Kode etik ini menetapkan standar untuk promosi produk farmasi secara etis kepada praktisi kesehatan dan juga menjadi acuan pelaksanaan dalam industri farmasi Indonesia.

"Revisi kode etik ini tidak hanya memperkokoh komitmen kami terhadap hubungan yang bertanggung jawab dengan praktisi kesehatan, tapi juga untuk memajukan sistem tata kelola usaha yang baik dalam komunitas medis,” ujar Gilbert Julien, Ketua Sub Komite Marketing Practices IPMG, dalam acara ’Sosialisasi Kode Etik Tentang Pemasaran IPMG-Revisi Juli 2009’ di Hotel Century, Jakarta, Kamis (10/9/2009).

Bagian yang direvisi mengenai sertifikasi medical representative anggota IPMG adalah larangan pemberian hadiah, insentif atau donasi ke praktisi kesehatan kecuali pada saat hari raya, honorarium pembicara, biaya institusi, interaksi dengan praktisi kesehatan dan materi promosi audio visual serta elektronik.

Gilbert Julien menambahkan jika ada yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut maka akan diberikan surat peringatan, meningkat menjadi pemberhentian ijin praktik dan yang terakhir diberi surat langsung ke kantor pusat yang bisa berakibat kehilangan pekerjaan.

"Organisasi kesehatan dunia (WHO) sendiri sudah menetapkan peraturan terpenting adalah harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat," ujar Dr. Prijo.

Prijo menambahkan seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang bisa mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Selain ada kode etik dari ikatan profesi diperlukan juga lembaga yang mengatur hal tersebut dan terdiri dari profesi kedokteran, farmasi, asosiasi industri farmasi, rumah sakit dan masyarakat.

Kode etik tersebut mencakup semua anggota IPMG harus memiliki kontrak atau perjanjian dengan praktisi kesehatan, untuk memastikan bahwa semua obat yang diresepkan telah tersertifikat dan itu dalah hal yang paling penting.

"Suatu rumah sakit tidak boleh memonopoli satu produsen obat saja, karena belum tentu perusahaan farmasi tersebut memproduksi semua kebutuhan obat yang dibutuhkan untuk pasiennya," ujar dokter lulusan kedokteran umum dan spesialis dari FK-UI ini.

Ke depannya akan diadakan audit agar bisa memeriksa apakah ada pelanggaran kode etik dalam pemasaran produk farmasi. Serta dibutuhkan partisipasi dari masyarakat jika melihat ada yang melanggar kode etik tersebut. Karena dalam hal ini pihak yang paling dirugikan adalah pasien bukan dokter atau produsennya.

Rekomendasi Obat