Organisasi Profesi Kesehatan Bentuk KPK-Anti Rokok

Jakarta, Konsumsi rokok di Indonesia saat ini berada pada titik yang memprihatinkan. Geram dengan kondisi tersebut, organisasi profesi kesehatan di Indonesia menginisiasi pembentukan Koalisi Profesi Kesehatan Anti Rokok (KPK-Anti Rokok).

Badan Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan Indonesia berada di peringkat ketiga dari jumlah perokok di dunia sebanyak 4,8 persen dari total jumlah perokok di dunia atau 46 persen total jumlah perokok di ASEAN.

Tren ini diperkirakan akan terus meningkat mengingat kecenderungan konsumsi rokok remaja laki-laki usia 15-19 tahun juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari sebesar 13,7 persen tahun 1995 menjadi 37,3 persen tahun 2007.

Peningkatan juga terjadi pada kelompok remaja perempuan dari 0,3 persen pada tahun 1995 menjadi 1,6 persen pada tahun 2007 atau lebih dari lima kali lipat. Selain itu, proporsi mulai merokok di kalangan remaja usia 10-14 tahun mencapai 17,5 persen pada tahun 2010.

Diperkirakan kematian akibat penyakit dengan faktor risiko utama rokok sebesar 190.260 pada tahun 2010 atau 521 jiwa/hari.

Rokok juga menyebabkan kerugian secara sosioekonomi. Total kerugian ekonomi akibat konsumsi rokok pada tahun 2010 mencapai Rp 245,4 triliun, lebih dari empat kali lipat pendapatan negara dari cukai.

"Melihat kondisi ini, kami organisasi profesi kesehatan menginisiasi pembentukan Koalisi Profesi Kesehatan Anti Rokok (KPK-Anti Rokok). Kami bertekad membebaskan Indonesia dari bahaya merokok pada tahun 2025," tegas Drg Zaura Rini Anggraeni, MDS, Ketua Umum PDGI saat membacakan Deklarasi KPK-Anti Rokok dari Gedung Stovia, Jakarta, Kamis (31/5/32012).

Tekad KPK-Anti Rokok membebaskan Indonesia dari bahaya rokok pada tahun 2025 diwujudkan melalui:

1. Melakukan advokasi peraturan perundangan yang mampu melindungi masyarakat dari bahaya rokok terhadap kesehatan.

2. Mengadvokasi lembaga pendidikan tenaga kesehatan untuk tidak menerima calon Mahasiswa dan Dosen perokok agar tidak menjadi model yang buruk bagi remaja.

3. Membangun jejaring dengan pemerintah, swasta maupun lembaga masyarakat dengan kegiatan untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok.

4. Membangun norma dan budaya tidak merokok sebagai perilaku hidup sehat, dimulai dari kalangan profesi kesehatan.

5. Melatih setiap anggota profesi kesehatan untuk dapat melakukan edukasi bahaya rokok dan konseling berhenti merokok.

6. Memantau kondisi pasien dengan memasukkan status merokok pasien dan keluarganya dalam rekam medik.

7. Mendesak Pemerintah untuk menghentikan intervensi industri rokok dalam kebijakan kesehatan masyarakat (healthy public policy) di Indonesia.

8. Mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

9. Mendesak Presiden untuk segera menandatangani RPP tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
 
Organisasi profesi kesehatan terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI).

(mer/ir)