detikhealth

Dapatkan Hadiah Menarik
Program Akhir Tahun
"QUIZ on Article"

Jumat, 19/12/2014 10:47
100 Konsultasi Terpopuler 2014
Jumat, 19/12/2014 10:16
100 Konsultasi Terpopuler 2014

Terkait Demo Bidan, Ini Penjelasan Kemenkes

Ajeng Anastasia Kinanti - detikHealth
Jumat, 10/05/2013 17:45 WIB
ilustrasi (Foto: Thinkstock)
Jakarta, Sekitar 1.500 bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari seluruh Indonesia pada Selasa (7/5) lalu menggelar demo. Terkait hal tersebut, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan RI pun memberi klarifikasi.

"Ada kesalahpahaman terkait dengan perubahan kebijakan ini, sehingga para bidan kemarin (Selasa) melakukan demo," ungkap dr Pattiselanno Robert Johan, MARS, selaku Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan RI, dalam temu media terkait Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 7 Tahun 2013, di Ruang Maharmardjono, Kementerian Kesehatan RI, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (10/5/2013).

Permenkes No 7 Tahun 2013 ini membahas tentang kebijakan pengangkatan tenaga dokter, dokter gigi, dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Untuk tenaga bidan PTT, dalam Permenkes No 7 Tahun 2013 ini perubahan yang ada misalnya adalah adanya seleksi administrasi untuk pengangkatan bidan PTT di masing-masing daerah, yang sebelumnya tidak ada. Kemudian diatur pula tentang cuti tahunan, cuti bersalin, tahapan pemberhentian, dan perpindahan lokasi penugasan.

Selain itu, ditegaskan oleh dr Pattiselanno tidak ada perubahan dalam masa tugas. Masa tugas sebagai bidan PTT adalah 3 tahun, dengan paling banyak 2 kali perpanjangan, sehingga maksimal seorang bidan PTT mendapat masa tugas maksimal sebanyak 9 tahun.

Namun yang menjadi tuntutan para bidan Selasa (7/5/2013) kemarin adalah bagaimana nasib pada bidan PTT yang sudah mengabdi selama lebih dari 7 tahun?

"Bila para bidan ini ingin diangkat menjadi CPNS, maka bukan wewenang Kementerian Kesehatan untuk mengangkatnya. Itu adalah wewenang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara," ujar dr Pattiselanno.

Pemerintah daerah (pemda) dari masing-masing daerah memiliki hak untuk mengatur formasi kebutuhan tenaga kepegawaian. Sehingga Pemda, dalam hal ini gubernur daerah masing-masing dan mengajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dijelaskan oleh dr Pattiselanno, PTT merupakan program dari Kementerian Kesehatan yang bersifat sebagai pelengkap, yaitu berfungsi untuk mengisi kekurangan tenaga medis di berbagai daerah terpencil dan sangat terpencil di Indonesia. Program utamanya adalah bagaimana masing-masing daerah mampu memenuhi kebutuhan sumber daya manusianya sendiri.

"Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sudah memberikan respons positif dari perubahan kebijakan ini, sehingga kesalahpahaman ini diharapkan bisa segera diselesaikan," tutur dr Pattiselanno.

(vit/vit)

Cerianya si Kecil saat liburan. Yuk, Abadikan Momen liburan anda bersama si Buah Hati dan menangkan hadiahnya di Sini




 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        


Kalkulator Sehat indeks »
Database Dokter Obat Penyakit