Jumat, 06 Jul 2012 18:24 WIB

Jumlah Penderita Gangguan Pendengaran Indonesia Terbanyak ke-4 di Dunia

- detikHealth
ilustrasi (foto: Thinkstock) ilustrasi (foto: Thinkstock)
Jakarta - Gangguan pendengaran belum begitu mendapat perhatian serius dari masyarakat karena gejalanya tidak tampak dari luar. Gangguan ini sangat menganggu produktifitas dan membuat penderitanya terisolasi dari lingkungan. Pada anak-anak, dampaknya lebih berat lagi karena mempengaruhi perkembangannya hingga dewasa. Di Indonesia, jumlah penderita gangguan pendengaran ternyata cukup banyak.

Kementerian Kesehatan pada 1994 - 1996 pernah mengadakan survei di 7 propinsi di Indonesia. Hasilnya menemukan bahwa jumlah penderita gangguan pendengaran di Indonesia ada sebanyak 35,6 juta atau 16,8% dari seluruh penduduk. Sedangkan yang mengalami ketulian sebanyak 850.000 jiwa atau sekitar 0,4% dari populasi.

Data WHO Multicenter Study tahun 1998 menemukan bahwa terdapat sekitar 240 juta (4,2%) penduduk dunia yang menderita gangguan pendengaran. Sekitar 4,6% di antaranya ada di Indonesia. Data tersebut sekaligus menobatkan Indonesia sebagai negara nomer 4 tertinggi di dunia yang memiliki jumlah penderita gangguan pendengaran setelah Sri Lanka (8,8%), Myanmar (8,4%) dan India (6,3%).

"DI Indonesia, prevalensi gangguan pendengaran dan ketulian cukup tinggi. Dampak yang ditimbulkan akibat gangguan ini cukup luas dan berat, yaitu mengganggu perkembangan kognitif, psikologi dan sosial. Akibatnya, kualitas SDM juga rendah. Selama ini, penanganan gangguan ini memang belum maksimal," kata dr HR Dedi Kuswenda, MKes, Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI dalam acara Temu Media mengenai Kesehatan Pendengaran di Gedung Kementerian Kesehatan Jakarta, Jumat (6/7/2012).

Karena kebanyakan kasus gangguan pendengaran dan ketulian lebih banyak terjadi di Asia Tenggara, WHO mencanangkan program Sound Hearing 2030. Tujuannya adalah agar setiap penduduk di Asia Tenggara memiliki hak untuk memiliki derajat kesehatan telinga dan pendengaran yang optimal di tahun 2030 nanti.

Pemerintah merespon program ini dengan membentuk Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (Komnas PGPKT) pada tanggal 14 Deember 2007. Komnas PGPKT menargetkan angka penderita gangguan pendengaran dan ketulian di Indonesia akan turun sebanyak 50% di tahun 2015 dan akan tersisa 10% pada tahun 2030.

Tingginya kasus gangguan pendengaran di Indonesia ini disebabkan oleh penyakit telinga luar, penyumbatan kotoran terlinga, kista, tuli akibat obat dan tuli sejak lahir. Sebagian besar penyebab gangguan ini sebenarnya dapat dicegah. Oleh karena itu, Komnas PGPKT mulai menggencarkan kampanye di sekolah-sekolah agar para siswa menjaga kebersihan dan kesehatan telinga.

Untuk kasus tuli sejak lahir, kemenkes dan komnas PGPKT akan memberikan penyuluhan kepada ibu hamil agar menjaga kesehatan janin. Infeksi bakteri ketika masa kehamilan diketahui mempengaruhi perkembangan saraf dan fisik bayi.

"Penelitian menemukan bahwa ada sebanyak 5000 bayi lahir tuli di Indonesia atau sekitar 0,1% dari seluruh angka kelahiran. Jika tidak ditolong sejak dini, anak ini bisa mengalami kesulitan berbahasa dan berkomunikasi serta sulit mandiri," kata Dr Damayanti Soetjipto SpTHT(K), ketua Komnas PGPKT.

Untuk lebih memudahkan penanganan di daerah, Komnas PGPKT juga membentuk komisi-komisi di daerah. Namun upaya ini masih belum optimal karena terkendala oleh sedikitnya dokter spesialis THT yang mau ditugaskan di daerah serta tes pendengaran yang belum tercakup Askes maupun Jamkesmas.







(pah/ir)
News Feed