Kamis, 05 Des 2013 19:01 WIB

Organisasi Kerja Sama Islam: FCTC Bukan Musuh Petani Tembakau

- detikHealth
Ilustrasi (Foto: Thinkstock) Ilustrasi (Foto: Thinkstock)
Jakarta - Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk memberikan prioritas bagi perlindungan kesehatan masyarakatnya dari bahaya racun tembakau. Indonesia belum menandatanganinya. Mengapa?

Dari 57 anggota negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), hanya Indonesia dan Somalia yang belum meratifikasi maupun mengaksesi FCTC. Prof Savas Alpay, Director General of the Statistical, Economic, and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC) menyayangkan hal itu. Menurutnya FCTC itu bukan musuh petani tembakau.

"Kami bukan musuh para petani tembakau. Tidak ada pasal dalam FCTC yang meminta negara yang setuju untuk menutup pabrik tembakau mereka," ujarnya dalam media briefing di Hotel Intercontinental, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (5/12/2013).

Ia menambahkan, wajar saja petani tembakau merasa FCTC seperti memusuhi mereka. Pasalnya, mereka tidak punya akses informasi yang benar tentang isi dari FCTC. Mereka hanya tahu dari apa yang disampaikan oleh para perusahaan rokok.

"Kalau saya ada di posisi mereka pun saya pasti tidak akan menyetujui adanya FCTC. Karena saya hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh perusahaan rokok sebagai yang memperkerjakan saya," lanjut pria asal Turki tersebut.

Ia pun mencontohkan beberapa negara yang telah menandatangani FCTC namun tetap memproduksi produk tembakau, seperti Brazil, India, Cina, dan Turki. Namun mereka tidak mempunyai masalah dengan hal itu, malah produksinya bertambah.

Di Indonesia, 67,4% pria dan 4,5% wanita adalah pengkonsumsi tembakau. 200.000 Kematian terjadi tiap tahun, dan menimpa kelompok usia produktif. Data WHO juga menunjukan kalau lebih dari 5 juta kematian tiap tahun terjadi karena tembakau.

FCTC atau Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau yang disahkan 10 tahun lalu ini adalah program dari World Health Organization (WHO) untuk mengatur penggunaan tembakau di dunia. Indonesia terlibat dalam pembahasannya namun tidak ikut menandatangani.





(up/up)