Jumat, 07 Feb 2014 17:46 WIB

BPJS Sudah Kucurkan Dana Kapitasi Rp 629 Miliar untuk Peserta JKN

- detikHealth
(Foto: Uyung/detikHealth)
Jakarta - Dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan menggunakan sistem kapitasi untuk fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama. Nah, per 31 Januari 2014 sudah dikucurkan dana kapitasi sebesar Rp 629 miliar. Meski begitu, BPJS tetap imbau faskes utamakan upaya promotif dan preventif.

Sistem pembayaran kapitasi adalah sistem pembayaran yang dilaksanakan pada fasilitas tingkat pertama khususnya pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pola pembayaran ini didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di faskes tersebut, dikalikan dengan besaran kapitasi per jiwa.

"Jumlahnya kita bayar dengan unit cost, misalnya Rp 3 ribu sampai Rp 6 ribu per kapita untuk puskesmas," ujar Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, Purnawarman Basundoro, dalam konferensi pers yang diadakan di Media Center BPJS Kesehatan, Jl Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta, Jumat (7/2/2014).

Ini berarti setiap puskesmas akan menerima di muka dana kapitasi sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar. Sistem ini dianggap sebagai pembayaran prospektif. Menurut Purnawarman, pembayaran dilakukan di muka dengan tujuan mendorong faskes tingkat pertama dan masyarakat tetap mengutamakan kegiatan promotif dan preventif.

Sesuai Pasal 38 Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Perpres No 12 Tahun 2013, BPJS Kesehatan wajib membayarkan kapitasi kepada faskes tingkat pertama paling lambat tanggal 15 setiap bulan berjalan. Untuk bulan Februari 2014, BPJS sudah mengucurkan dana kapitasi tersebut.

"Sudah dibayarkan Rp 629 miliar. Itu sudah kewajiban kita memang. Jumlah ini sudah sesuai dengan jumlah peserta yang sudah dipetakan dan sesuai domisili faskes yang sebelumnya sudah peserta isi di formulir pendaftaran," tutur Purnawarman.

Kapitasi yang dibayarkan kepada faskes tingkat pertama, di antaranya puskesmas, dokter praktik, dan klinik sudah termasuk pembayaran biaya pelayanan yang dilakukan oleh jejaring faskes.

Dengan begitu, masyarakat tidak akan dimintakan biaya untuk bisa mendapatkan pelayanan di faskes tingkat pertama seperti dalam hal administrasi pelayanan; pelayanan promotif dan preventif; pemeriksaan, pengobatan, danp konsultasi medis; tindakan medis non spesialistik; pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; dan pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama.



(ajg/vit)
News Feed