Senin, 24 Feb 2014 15:49 WIB

Nasib Permenkes Sunat Perempuan

Permenkes Sunat Perempuan Dicabut, MUI: Tidak Masalah

- detikHealth
Foto: Ilustrasi (Thinkstock)
Jakarta - Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 1636 tahun 2010 tentang sunat perempuan dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan alasan sunat perempuan bukan tindakan medis, melainkan lebih kepada budaya dan agama.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan pencabutan Permenkes tersebut.

"Tidak masalah itu dicabut," ujar Ma'ruf ketika dihubungi detikHealth, Senin (24/2/2014).

Namun menurutnya, harus diperjelas apakah pencabutan Permenkes tersebut merupakan bentuk larangan terhadap sunat perempuan atau ada alasan lain.

"Sepanjang tidak dimaknai sebagai larangan, tidak masalah," lanjutnya.

Ia memaparkan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai sunat perempuan pada tahun 2008. Pada fatwa tersebut dikatakan bahwa yang wajib menjalani sunat hanyalah laki-laki. Sementara pada perempuan, melakukan sunat berarti merupakan makrumah atau kemuliaan.

"Jadi pada perempuan tidak wajib. Kalau mau melakukan berarti melakukan kemuliaan atau makrumah. Kalau tidak melakukan ya tidak apa-apa. Yang bermasalah itu kalau ada yang melarang," paparnya lagi.

Sunat perempuan yang dimaksudkan oleh MUI pun bukan termasuk tindakan yang dikategorikan sebagai Female Genital Mutilation (FGM) oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Di Indonesia, sunat perempuan dilakukan dengan menggores sedikit bagian selaput klitoris.

"Digores sedikit saja. Tidak boleh berlebihan apalagi sampai dipotong. Dalam ajaran agama juga tidak boleh melakukan yang berlebihan," pungkas Ma'ruf.

Pencabutan tersebut tertera dalam Permenkes nomor 6 tahun 2014. Pencabutan tersebut dilakukan pada 6 Februari 2014 lalu.




(up/mer)