"Permenkes nantinya akan diturunkan menjadi pedoman pengendalian dan penanganan hepatitis. Dari sini, obat untuk hepatitis C yang mahal menjadi lebih mudah masuk JKN. Dengan masuk ke dalam permenkes, kesempatan pengusaha obat untuk berinvestasi diharapkan lebih besar sehingga harga obatnya lebih murah," kata Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan RI, dr Sigit Priohutomo, MPH.
dr Sigit mengatakan Permenkes tersebut menjadi yang pertama di dunia di mana penanggulangan hepatitis sampai di tingkat kementerian. Sehingga, lewat permenkes tersebut, Kemenkes berkomitmen untuk memudahkan akses untuk obat hepatitis C.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau bisa murah dan menjadi obat program sehingga pasien tidak merasa khawatir," imbuhnya di kantor Kemenkes, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2015),
Sebagai implementasi permenkes tersebut, salah satu langkah yang sudah dilakukan yakni imunisasi bagi bayi yang lahir dari ibu dengan hepatitis C diberi HbIg (hemoglobin imunoglobulin). Selanjutnya, akan dilaksanakan program skrining pada ibu hamil. Sehingga, ketika diketahui positif hepatitis C, maka bayinya akan diberi HbIg.
Target Kemenkes, di tahun 2019 mendatang, setidaknya 90 persen kabupaten/kota melakukan kegiatan pengendalian hepatitis. Kemudian, 80 persen kabupaten/kota melakukan deteksi dini hepatitis B dan C.
Hadir dalam kesempatan yang sama, dr Rino A Gani, SpPD-KGEH selaku ketua Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia (PPHI) menuturkan dengan masuknya obat baru seperti sofosbuvir, mampu menyembuhkan pasien hepatitis C sampai 100 persen. Sehingga, dr Rino percaya jika 'masa depan' untuk penanganan hepatitis C cukup cerah.
(rdn/vit)











































