Senin, 04 Jan 2016 13:48 WIB

Kaleidoskop 2015

Oktober: Perppu tentang Hukuman Kebiri Kimiawi untuk Pedofil Digodok

Rahma Lillahi Sativa - detikHealth
Foto: Reuters
Jakarta - Hukuman penjara selama maksimal 15 tahun terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak atau pedofilia dirasa kurang kuat, pemerintah akhirnya setuju untuk memberikan hukuman tambahan.

Bentuknya adalah kebiri secara kimia (chemical castration), yaitu dengan pemberian obat-obatan untuk menekan hormon testosteron pada pedofilia. Wacana tentang hukuman kebiri ini sebenarnya telah digulirkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak sejak tahun 2013.

Sebagai tindak lanjutnya, Presiden Jokowi berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagai dasar dari kebijakan ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Yohana Yembise mengatakan, aturan itu sedianya akan diluncurkan pada awal Desember 2015.

Yohana menjelaskan, keputusan pemberlakukan hukum kebiri tersebut sudah melalui beberapa tahapan, termasuk melakukan diskusi publik. Hasil dari diskusi tersebut menyetujui untuk pemberlakuan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.

Namun hingga tahun 2015 berlalu, aturan ini rupanya belum kunjung diluncurkan. November lalu, Yohana beralasan pemerintah masih butuh waktu untuk mematangkan landasan hukum dan aspek sosial terkait hukuman kebiri kimia.


Ditambahkan Menteri Kesehatan Nila Moeloek, membuat aturan baru dengan memberikan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak bukan hanya mempertimbangkan aspek hukum saja, melainkan juga etika.

"Tidak semudah itu (menerapkan hukuman kebiri, red), apakah ini menyalahi secara etika? Karena dengan hukuman tersebut kita akan menyuntikkan semacam hormon sehingga ada perubahan secara seksualnya," katanya dalam kesempatan yang sama.

Apalagi sejumlah lembaga pembela HAM menolak rencana pemberian hukuman ini. Menurut mereka, hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan anak adalah rehabilitasi, sebab hukuman penjara yang selama ini dilakukan pemerintah belum ditangani secara sistematik.

Baca juga: Jokowi Setuju Beri Hukuman Kebiri untuk Para Paedofil

Hukuman kebiri kimiawi ini sendiri sudah diterapkan di beberapa negara, yaitu Korea Selatan, Inggris, Rusia, Polandia, dan Jerman. Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menjelaskan, dari pengalaman negara-negara tersebut, kebiri bisa jadi hukuman efektif untuk menurunkan angka kekerasan seksual pada anak.

Namun bila kelak kebijakan ini benar-benar direalisasikan di Indonesia, Arist mengatakan hukuman ini tentunya tidak akan diterapkan secara sembarangan, karena masih mempertimbangkan ukuran berat kejahatan serta kondisi fisik dan psikis si pelaku.


dr Suzy Yusna Dewi, SpKJ(K), dari RSJ dr Soeharto Heerdjan mengatakan bahwa kebiri bisa dilakukan bila bermacam-macam intervensi perilaku tak mempan untuk mengobati kelainan pada pelaku.

"Kebiri itu intervensi perilaku yang memang kita tak bisa memberikan terapi apa-apa lagi. Itu perlu untuk pendidikan si pelaku dan kemudian pendidikan juga untuk yang berikutnya supaya dia tak melakukan itu," ujar dr Suzy.

Meskipun begitu, ada juga yang pakar lebih sepakat bila hukuman semacam ini hanya cocok diberikan untuk pelaku kejahatan kelas ringan.

"Untuk kasus sangat berat, kebiri kimia saja tidak cukup. Untuk kasus sedang, bisa dengan kebiri konvensional, yakni dengan operasi pengangkatan testis. Kalau untuk kasus berat yang korbannya hingga ratusan, mungkin hukuman mati yang cocok," kata Prof Dr dr Syamsul Hadi, SpKJ(K) dari Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Baca juga: Waspada Kekerasan Seksual pada Anak, Kenali Ciri-ciri Paedofil (lll/up)