Jumat, 10 Nov 2017 08:34 WIB

Kata Para Vapers Soal Cukai untuk Rokok Elektrik

Muhamad Reza Sulaiman - detikHealth
Vape kena cukai, begini tanggapan vapers. Foto: Rengga Sancaya Vape kena cukai, begini tanggapan vapers. Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Kementerian Perdagangan akan memberlakukan cukai sebesar 57 persen bagi likuid yang menjadi perasa pada vape atau rokok elektrik. Pemberian cukai ini dimaksudkan sebagai bentuk kontrol terhadap izin impor likuid dari luar negeri.

Lalu, apa komentar para vaper (sebutan bagi pengguna vape) soal peraturan ini? Ditemui di acara Asia Harm Reduction Forum 2017, Dimas Jeremia dari Ministry of Vape Indonesia (MOVI) menyebut pemerintah harus memberikan kejelasan lebih dahulu soal status vape di Indonesia.

"Jadi sikapnya bagaimana dulu? Kalau percaya bahwa vape ini merupakan alternatif yang lebih aman daripada merokok dan juga sarana untuk berhenti merokok, kita akan apresiasi, mau kena cukai juga nggak masalah," ungkap Dimas.

"Tapi jangan sampai peraturan cukai ini jadi semacam mempersulit para pengguna vape yang sudah berhenti merokok. Kalau ternyata nantinya vape malah dilarang, ya para pengguna vape bisa balik lagi merokok," tutur pria yang juga tergabung dalam Tar Free Foundation ini.

Dimas mengatakan dirinya merupakan salah satu pihak yang ingin vape diregulasikan secara legal di Indonesia seperti rokok. Dengan adanya regulasi, maka peradaran likuid dan device vape akan diatur secara resmi, termasuk kandungan dan standar keamanannya.

Baca juga: Pro Kontra Cukai Vape, Pakar: Harusnya Pajak Rokok yang Ditinggikan

Saat ini menurutnya, peraturan soal kandungan dan standar keamanan masih dilakukan oleh para pelaku usaha sendiri. Hal ini membuat tidak menutup kemungkinan adanya pelaku usaha yang nakal dan tidak menjaga standar keamanan dalam kandungan likuid vape.

Dimas juga menyoroti rencana peraturan yang menyebut likuid vape harus mendapat izin edar dari BPOM dan Kemenkes. Aturan ini sangat baik menurutnya, namun harus ada sosialisasi dari pemerintah tentang bagaimana cara mengikuti atau mendaftar sebagai pelaku usaha.

"Jadi prosesnya harus jelas dan mudah, orang jadi mau usaha ke situ, pemerintah bisa mengawasi dengan lebih mudah karena terdaftar," ucapnya.

Kepala Humas Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Rhomedal, beberapa waktu menyebut bisnis atau usaha vape di Indonesia ini masih belum memiliki aturan yang jelas lantaran belum adanya aturan dari pemerintah.

Meski demikian, Rhomedal memberikan pesan kepada pemerintah untuk membuka diri memandang rokok elektrik di Indonesia. Di negara-negara maju seperti Inggris dan Prancis menyatakan bahwa rokok elektrik lebih aman dibandingkan rokok konvensional.

"Negara Inggris sudah mengeluarkan statement kalau vape 95% lebih aman dari rokok, di Paris juga sudah ada uji lab yang menyatakan jauh lebih sehat, orang-orang Indonesia percaya dengan hasil rontgen mereka yang fleknya terbukti hilang," tutup dia.

Baca juga: Masalah Rokok Elektrik Pada Anak Tak Cuma Ada di Indonesia

(mrs/up)