ADVERTISEMENT

Kamis, 28 Jun 2018 17:20 WIB

Pasien Meninggal karena Risiko Medis, Dokter Seharusnya Tak Dipidana

Muhamad Reza Sulaiman - detikHealth
Dalam diskusi Hari Kesadaran Hukum Kedokteran 2018, kriminalisasi dokter menjadi pembahasan penting, termasuk tindak pidana bagi dokter karena risiko medis. Foto: Getty Images
Jakarta - Kasus kriminalisasi bagi dokter masih jadi perhatian serius. Dalam diskusi Hari Kesadaran Hukum Kedokteran 2018, Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Ilham Oetama Marsis menyebut dokter tidak seharusnya dikriminalisasi.

Data dari PB IDI memperlihatkan angka jumlah kasus gugatan hukum terhadap dokter terus meningkat. Pada tahun 2015, ada 10 kasus, namun melonjak menjadi 30 pada tahun 2016, dan 38 pada tahun 2017.



"Di tahun 2018 ini, pertengahan tahun saja sudah ada 33 kasus yang masuk ke IDI," ujar Prof Marsis, dalam temu media di Hotel Aryaduta, Jl Prajurit KKO Usman & Harun, Jakarta Pusat, Kamis (28/6/2018).

Padahal menurut pakar hukum kesehatan Prof dr Wila Chandrawila Supriadi, SH, pasien yang meninggal karena risiko medis tidak bisa membuat dokter dipidana. Menurutnya, meninggal karena risiko medis tidak dikategorikan sebagai kesalahan dokter.

Meninggal karena risiko medis menurutnya tergolong bencana medis, dalam artian tidak ada unsur kesengajaan dari dokter untuk mencelakakan pasien. Risiko tersebut harusnya dijelaskan oleh dokter kepada pasien, sehingga pasien melakukan tindakan dengan mengetahui penuh risikonya.

"Coba bayangkan, minum parasetamol aja ada bisa berisiko kena Steven Johnson Syndrome, lalu meninggal. Nggak bisa salah dokter. Berobat ke dokter itu tidak bisa hasilnya terukur, jadi berupa ikhtiar, sehingga tidak bisa menuntut hasil," tandas Wila.

Di momen Hari Kesadaran Hukum Kedokteran kali ini, Prof Marsis meminta masyarakat untuk lebih jernih melihat masalah. Setiap tindakan medis pastinya memiliki risiko, karena itu baik dokter maupun pasien harus sama-sama mengetahui risikonya sebelum melakukan tindakan.

"Kalau nggak ada persetujuan, dokter sudah memberitahu risiko tapi pasien nggak setuju, tidak mungkin dilakukan tindakan," katanya.

"Dokter tidak seharusnya dikriminalisasi. Jika pada praktiknya dokter melakukan tindakan yang menyebabkan cacat atau kehilangan nyawa, baiknya diproses secara perdata untuk ganti rugi, bukan pidana, karena di negara-negara lain pun seperti itu," tutup Prof Marsis.

(mrs/up)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT