Rabu, 25 Jul 2018 21:28 WIB

Ketum PB IDI: Peraturan Baru BPJS Jangan Sampai Rugikan Masyarakat

Muhamad Reza Sulaiman - detikHealth
Ketua IDI Prof Ilham Oetama Marsis, SpOG (Foto: Lamhot Aritonang) Ketua IDI Prof Ilham Oetama Marsis, SpOG (Foto: Lamhot Aritonang)
Jakarta - Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menuai kritik. Dalam keterangannya, BPJS menyebut peraturan tersebut dikeluarkan untuk menyesuaikan kemampuan keuangan BPJS saat ini.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Prof Ilham Oetama Marsis mengatakan BPJS Kesehatan diprediksi akan mengalami defisit anggaran hingga Rp27,7 triliun. Meski begitu, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menurunkan mutu pelayanan kesehatan.



"Yang terjadi saat ini defisit anggaran dari JKN semakin lama semakin membesar. Pada akhir 2018 ini akan mencapai Rp 27,7 triliun. Tapi janganlah caranya dengan menurunkan mutu pelayanan kedokteran di indonesia dan merugikan masyarakat," ungkap Prof Marsis saat dihubungi detikHealth, Rabu (25/7/2018).

Ia juga menyoroti peran BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara. Dikatakan Prof Marsis, BPJS Kesehatan melakukan upaya-upaya di luar tugas pokok dan fungsinya. BPJS Kesehatan menurutnya tidak bisa mengatur soal pelayanan kesehatan.

"Yang punya hak untuk regulasi pembiayaan tentu Kementerian Kesehatan. BPJS sebagai juru bayar tidak boleh mengatur pembayaran dan pelayanan kesehatan, di luar tupoksinya itu," tambahnya lagi.

Hari ini PB IDI bersama beberapa stakeholder terkait melakukan rapat pembahasan dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Hasil rapat menyebut adanya penundaan terhadap peraturan baru BPJS Kesehatan.

"DJSN akan menggunakan kewenangannya dengan segera untuk meminta BPJS menunda dan memperbaiki peraturan direktur pelayan tersebut serta mengikutsertakan semua pihak terkait," tutupnya.



Sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat melalui keterangan tertulis menyebut peraturan baru merupakan bentuk penyesuaian dengan efektivitas pembiayaan. Ia mengatakan tidak ada perubahan dan memastikan peserta JKN mendapat pelayanan yang bermutu dan efisien, dengan tetap mempertimbangkan berlangsungnya program JKN dalam jangka panjang.

"Perlu kami tekankan bahwa dengan diimplementasikan 3 peraturan ini, bukan dalam artian ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Namun penjaminan pembiayaan BPJS Kesehatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini. BPJS Kesehatan akan tetap memastikan bahwa Peserta JKN-KIS mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan. BPJS Kesehatan juga terus melakukan koordinasi dengan faskes dan dinas kesehatan agar dalam implementasi peraturan ini dapat berjalan seperti yang diharapkan," ungkap Nopi. (mrs/up)
News Feed