Kamis, 22 Nov 2018 16:36 WIB

TBC di Indonesia Tertinggi Ketiga Setelah India dan China

Yoga Radyan Nalendra - detikHealth
Petugas melakukan pemeriksaan TBC di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur (Foto: Uyung/detikHealth) Petugas melakukan pemeriksaan TBC di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur (Foto: Uyung/detikHealth)
Jakarta - Jumlah penyakit tidak menular di masyarakat memang bertambah. Namun bukan berarti penyakit menular tidak memerlukan perhatian khusus. Terlebih, prevalensinya terbilang masih cukup tinggi seperti tuberkulosis (TBC atau TB) atau infeksi bakteri yang menyerang paru-paru.

Menurut WHO Global TB Report 2018 memperkirakan insiden TBC di Indonesia mencapai 842.000 kasus dengan mortalitas 107.000 kasus. Dengan adanya data tersebut, Indonesia adalah negara dengan beban TBC tertinggi ketiga di dunia, setelah India dan Tiongkok. Sehingga kondisi tersebut memprihatinkan, terlebih bisa berdampak pada sosial maupun ekonomi.

"Tuberculosis (TBC) adalah suatu penyakit menular dan menjadi masalah bagi Indonesia. Penyakit ini dapat menular dengan mudah sehingga harus ada implementasi dan strategi untuk mencegahnya," ungkap Menteri Kesehatan RI Nina Moeloek saat Ditemui selepas menghadiri acara di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).

Baca juga:

Sebagian besar kasus TBC terjadi di usia produktif yaitu antara 15 sampai 54 tahun. Kondisi ini membuat pasien kehilangan waktu produktif karena kecacatan dan kematian dini yang berdampak pada kerugian ekonomi.

Dengan demikian untuk mencapai eliminasi TBC di tahun 2030, diperlukan strategi akselerasi melalui enam langkah yakni, penguatan peran dan kepemimpinan program berbasis kabupaten atau kota, peningkatan akses layanan bermutu, pengendalian faktor resiko penularan TBC, peningkatan kemitraan, penguatan manajemen program dan penguatan sistem dan manajemen TBC melalui berbagai upaya termasuk penelitian dan pengembangan.

"TBC bukan hanya urusan pemerintah saja ya, diperlukan intervensi sensitif untuk mengatasi masalah ini. Tetapi kinerjanya juga harus dilakukan di luar Kementrian Kesehatan," pungkasnya.

(up/up)
News Feed