Rabu, 19 Des 2018 18:27 WIB

Ketentuan Baru, Bayi Baru Lahir Wajib Didaftarkan BPJS Kesehatan

Ragil Ajiyanto - detikHealth
Kini bayi baru lahir wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Foto: Instagram Kini bayi baru lahir wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Foto: Instagram
Boyolali - Ada aturan baru dalam program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2018. Berdasarkan aturan itu, bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan.

"Kehadiran Perpres Nomor 28 tahun 2018 ini membawa angin segar bagi implementasi program JKN-KIS. Aturan itu tak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, tetapi juga menyempurnakan aturan sebelumnya," ujar Kepala BPJS Kesehatan cabang Boyolali, Juliansyah, dalam keterangan pers di kantornya Rabu (19/12/2018).

Dijelaskan Juliansyah, pendaftaran bayi baru lahir tersebut ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya.

"Sedangkan untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya," katanya.

Pihaknya pun mengimbau kepada para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS. Agar proses pendaftaran dan penjaminan bayi lebih praktis.

Data hingga hari ini, bayi baru lahir yang sudah didaftarkan ke BPJS Kesehatan Boyolali, sebanyak 13 anak. Terdiri, satu bayi dari peserta JKN-KIS dari Pekerja Penerima Upah (PPU), 10 bayi dari PBI-APBN dan dua bayi yang sebelum lahir sudah didaftarkan ke BPJS.


Lebih lanjut dijelaskan Juliansyah, aturan baru ini juga mengatur status kepesertaan JKN-KIS bagi perangkat desa. Jika sebelumnya, masing-masing desa yang mendaftarkan dan membayarkan iurannya. Namun, kini bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan masuk dalam kelompok peserta segmen PPU yang ditanggung oleh pemerintah.

Perpres nomor 28/2018 ini, lanjut dia, juga memberikan ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak. Status kepesertaannya akan dinonaktifkan jika tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai akhir bulan, apalagi nunggak lebih dari satu bulan. Kepersetaannya akan diaktifkan lagi jika sudah membayar iuran tertunggak paling banyak 24 bulan.

"Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018. Ada penambahan pembayaran tunggakan, kalau sebelumnya misalnya nunggak tiga tahun dihitung tunggakan 12 bulan saja, sekarang sampai 24 bulan," imbuh dia.


Di Boyolali, peserta yang menunggak iuran dinilai masih cukup banyak. Yaitu mencapai 30 persen atau senilai sekitar Rp 8 miliar. Namun angka itu disebutnya sudah turun, karena dulu yang menunggak total mencapai Rp 11 miliar.

Juliansyah menyatakan, memang tidak ada denda keterlambatan atau tunggakan pembayaran iuran itu. Namun, ada denda layanan. Yaitu jika peserta tersebut menjalani rawat inap di rumah sakit dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka akan dikenakan denda layanan 2,5 persen dari biaya diagnosa awal INA-CBG's.

"Adapun besaran denda pelayanan paling tinggi Rp 30 juta. Denda layanan ini dikecualikan untuk peserta PBI, peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dan peserta yang tidak mampu. Ketentuan ini bukan untuk memberatkan peserta tapi lebih untuk mengedukasi peserta agar lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya," tandasnya.



Tonton juga video 'Nunggak Triliunan, BPJS Tetap Tak Naikkan Iuran':

[Gambas:Video 20detik]



(up/up)