Agar Sanksi Nunggak BPJS Bisa Efektif, Ahli Kesehatan Sampaikan Saran

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berencana menerapkan sanksi bagi penunggak iuran. Namun, penerapan sanksi terkendala belum adanya aturan kerja sama dengan sektor layanan publik.

Ahli ekonomi kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Prof Hasbullah Thabrany menyambut baik rencana penerapan sanksi dari BPJS Kesehatan. Namun penerapan sanksi harus didului dengan perbaikan sistem.

"BPJS Kesehatan harus memperbaiki diri lebih dulu supaya penerapan sanksi bisa efektif. Jangan sampai masyarakat dapat sanksi tapi sistem BPJS Kesehatan masih belum ada perbaikan," kata Hasbullah pada detikHealth, Jumat (21/12/2019).

Baca juga: BPJS Watch: Tanpa Aturan Baru, Sanksi Nunggak Iuran BPJS Omong Kosong

Menurut Hasbullah, perbaikan sistem mencakup akuntabilitas keuangan dan pelayanan pada masyarakat. Terkait akuntabilitas, Hasbullah mengingatkan jangan sampai ada iuran masuk atau keluar yang tak tercatat. Hasbullah juga menyaratkan BPJS duduk bersama sektor lain dalam bidang kesehatan untuk memperbaiki layanan.

Untuk penerapan sanksi, Hasbullah juga menyarankan BPJS duduk bersama sektor layanan publik. Hal ini untuk menjamin sanksi tepat sasaran dan meningkatkan pemasukan BPJS Kesehatan. Duduk bersama memastikan penerapan sanksi tidak kontraproduktif bagi BPJS Kesehatan dan masyarakat.

Baca juga: Nunggak Bayar BPJS Tak Bisa Urus SIM-STNK? DJSN: Jangan Nakut-nakuti!

(up/up)