Selasa, 12 Feb 2019 13:20 WIB

Bantah Pemerintah 'Nunggak', Jokowi Sebut Iuran BPJS Dibayar di Awal

Khadijah Nur Azizah - detikHealth
Seorang pasien tengah berobat (Foto: Grandyos Zafna/detikHealth) Seorang pasien tengah berobat (Foto: Grandyos Zafna/detikHealth)
Jakarta - Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi peserta Jaminan Kesehatan yang fakir miskin dan orang tidak mampu, iurannya dibayarkan Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Oleh sebab itu, bantuan iuran untuk PBI tidak pernah 'nunggak'.

"Urusan pemerintah hanya PBI ke BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Awal Februari yang lalu sudah kita kirim Rp 6,38 T ke BPJS. Awal maret nanti kita akan kirimkan Rp 2,1 T, awal April Rp 6,3 T tapi melalui audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," kata Presiden RI, Joko Widodo, di sela-sela Rapat Kerja Kesehatan Nasional, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Selasa (12/2/2019).

"Jangan sampai kewajiban pemerintah dianggap lalai. PBI itu kita tidak pernah terlambat. Sehingga kita harapkan semua bisa bekerja dengan baik," tambahnya.



Jokowi menambahkan, Pemerintah terus melakukan upaya untuk membantu menyehatkan masyarakat dalam pengelolaan BPJS Kesehatan. Sehingga yang sehat bukan hanya masyarakat, tapi juga BPJS dan rumah sakitnya.

"BPJS-KIS betul-betul ada manfaat yang besar bagi masyarakat kita. Kalau ada kerikil-kerikil itulah yang harus kita hadapi, selesaikan," pungkasnya.




Simak juga video 'Warga Cemas Jika BPJS Tak Gratis Lagi':

[Gambas:Video 20detik]

(kna/up)
News Feed