Kamis, 21 Feb 2019 11:25 WIB

Hak Jawab soal Berita Sejarah BPJS Kesehatan

Tim detikHealth - detikHealth
Foto: detik Foto: detik
Jakarta - BPJS Kesehatan memberikan hak jawab dan klarifikasi terkait berita detikHealth hari Selasa 19 Februari 2019 berjudul: Sejarah BPJS Kesehatan, Pembayaran, Iuran, dan Cek Tagihan.

Berikut penjelasannya seperti dikirim dalam surat hak jawab pada Rabu (20/2/2019):

Sehubungan dengan pemberitaan di Detik.com berjudul Sejarah BPJS Kesehatan, Pembayaran, Iuran, dan Cek Tagihan pada Selasa 19 Februari 2019, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas dukungan Redaksi Detik.com kepada Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

2. Namun dalam pemberitaan berjudul Sejarah BPJS Kesehatan, Pembayaran, Iuran, dan Cek Tagihan dengan link https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4435491/sejarah-bpjs-kesehatan-pembayaran-iuran-dan-cek-tagihan kami sampaikan beberapa klarifikasi antara lain:

a. Sejarah

1. BPJS Kesehatan adalah lembaga badan hukum publik yang berdiri sesuai dengan amanat UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU ini dibentuk atas terbitnya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. PT Askes (Persero) yang sebelumnya merupakan BUMN pengelola jaminan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan atas amanat undang-undang tersebut.

2. Lebih jauh sejarah panjang organisasi ini dimulai dari awal mula bernama Badan Penyelanggara Dana Pemeliharaan Kesehatan(BPDPK) yang lahir di tahun 1968. Badan ini dibentuk di bawah Kementerian Kesehatan dalam hal ini dipimpin oleh Menteri Kesehatan Prof GA Siwabessy yang memiliki cita-cita mewujudkan jaminan kesehatan semesta untuk seluruh penduduk Indonesia. Pengelolaan jaminan kesehatan oleh BPDPK bisa dikatakan cikal bakal dari program jaminan kesehatan yang saat ini diimplementasikan.

3. Dalam perjalanannya organisasi BPDPK ini sempat mengalami perubahan dimulai dari perubahan menjadi Perum Husada Bhakti (PHB), dengan maksud meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti.

4. Di tahun 1992 PHB bertransformasi kembali menjadi PT Askes (Persero), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. Status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri.Di era PT Askes (Persero), pemerintah juga pernah memberikan penugasan terhadap pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM), Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

5. Hingga akhirnya pada 1 Januari 2014, sesuai dengan amanat UU SJSN dan UU BPJS, PT Askes (persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan yang mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), yang hingga saat ini mengelola hampir 218.412.939 jiwa atau hampir 82% penduduk Indonesia.

b. Pembayaran, Iuran dan Cek Tagihan

1. Calon peserta Program JKN-KIS tidak dikenakan biaya sepeserpun untuk proses pendaftaran. Calon peserta hanya diwajibkan membayar iuran bulanan secara rutin yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. Jadi sangat tidak benar jika disebutkan dalam pemberitaan Detikcom bahwa peserta membayar Rp 50.000,- saat mendaftar.

2. Peserta dapat melakukan pendaftaran melalui berbagai channel yang telah disiapkan baik secara langsung (Kantor Cabang, Bank yang bekerjasama, Drop Box di Kecamatan dan Kelurahan, Point of Service di mal Lippo Grup dan Kader JKN) maupun online(website, aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 1500-400), sekali lagi tidak dikenakan biaya sedikitpun.

3. Dalam penjaminan pelayanan kesehatan peserta bukan berarti tidak membayar sama sekali, namun peserta secara bergotong royong membayar iuran secara rutin sesuai dengan ketentuan, untuk biaya pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

4. Adapun ketentuan iuran sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan adalah sbb :

a) Untuk kategori peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemerintah sudah menanggung iuran untuk sejumlah 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan tidak mampu dengan besaran iuran sebesar Rp23.000,-

b) Untuk kategori Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah sebesar 5% (4% ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1% ditanggung oleh Pekerja) dengan batas atas Rp4.000.000,- (untuk kelas rawat 2) dan Rp8.000.000,- (untuk kelas rawat 1)

c) Untuk kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) adalah sebesar Rp25.500 (untuk hak kelas rawat 3), Rp51.000,- (untuk hak kelas rawat 2) dan Rp80.000,- (untuk hak kelas rawat 1)

5. Peserta dapat membayar iuran melalui channel pembayaran seperti Bank (ATM, tellermaupun autodebet), Payment Point Online Banking(PPOB) baik tradisional maupun modern, dan channele-Commerce seperti Gojek, Tokopedia, Buka Lapak, dll.

6. Peserta dapat mengecek status pembayaran iuran melalui aplikasi Mobile JKN. Dengan menggunakan Mobile JKN peserta juga dapat dimudahkan dengan berbagai fitur-fitur seperti kartu identitas peserta (KIS Digital), updatedata kepesertaan, skrining pelayanan kesehatan, dll.

7. Dalam hal Peserta dan/atau Pemberi Kerja tidak membayar Iuran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan Peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya. Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif, wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya. Besaran denda sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan: jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dan besar denda paling tinggi Rp 30.000.000,-.

Terkait dengan hal tersebut kami mohon Redaksi Detik.com untuk dapat menayangkan Hak Jawab di atas, untuk kebenaran informasi di masyarakat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama

Irfan Humaidi


Tanggapan Redaksi:

Terima kasih atas hak jawab yang diberikan. Kami sudah mengoreksi pada berita tersebut. Atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan atas pemberitaan sebelumnya, redaksi meminta maaf. (nwy/up)