Minggu, 17 Mar 2019 11:43 WIB

'Zona Nyaman' Rokok bagi Para Capres/Cawapres

Nina Samidi - detikHealth
Ada capres atau cawapres yang berani lawan rokok? Foto: Mindra/Infografis Ada capres atau cawapres yang berani lawan rokok? Foto: Mindra/Infografis
Jakarta - Pada 2006, film dokumenter Inconvenient Truth dirilis. Film yang dinaratori mantan Wakil Presiden AS Al Gore ini secara runut menyampaikan kenyataan tentang bagaimana bumi kita sedang mengalami pemanasan global akibat ulah kita sendiri, manusia penghuni bumi, yang kemudian dibuat gerah, gundah, merasa sangat tidak nyaman oleh film ini.

Inconvenient Truth telah mencerabut kita yang menontonnya keluar dari zona nyaman dan membuka mata lebar-lebar pada kenyataan yang tengah terjadi pada tempat tinggal kita, memaksa kita merasakan kenyataan tak mengenakkan (inconvenient truth).

Pada awal film, kita akan melihat beberapa petik scene yang menampilkan bahwa inconvenient truth itu seperti melihat kenyataan bahwa rokok tidak seenak dan sebaik yang dikira. Rokok, dalam film ini, adalah contoh kenyataan tak mengenakkan sebelum pemanasan global. Rokok sebagai kenyataan yang tak mengenakkan adalah masa lalu di film itu.

Saat saya -- orang Indonesia -- melihat film ini di tahun tersebut, sejujurnya tidak bisa terlalu merasakan konteksnya. Bagaimana tidak, orang Indonesia kebanyakan belum bisa melihat bahwa rokok adalah sebuah inconvenient truth. Masih convenient, masih nyaman, kok.

Sampai sekarang? Bisa jadi. Orang Indonesia masih nyaman dengan kenyataan bahwa rokok memberikan cukai Rp 150 triliun per tahun, masih nyaman dengan kenyataan semu bahwa industri rokok mensponsori olahraga, musik, pendidikan, kesenian, bahkan kesehatan, dan masih sangat nyaman dengan mitos (kali ini sama sekali bukan kenyataan) bahwa industri rokok telah menghidupi jutaan (padahal ribuan) buruh dan petani tembakau.

Sekarang, 13 tahun kemudian, ketika film Al Gore tersebut telah menjadi legenda yang membangunkan manusia di bumi yang kemudian menginspirasi banyak negara melakukan langkah-langkah untuk memperlambat pemanasan global, urusan rokok tentunya di negara-negara maju seperti AS lebih jauh lagi menjadi masa lalu.


Namun, di sinilah kita, di Indonesia yang masih percaya pada kejayaan industri rokok. Kita orang Indonesia, termasuk penguasa negeri kita belum percaya bahwa rokok telah menjadi ancaman masa depan bangsa yang populasinya makin bengkak dan jadi incaran industri rokok ini. Penguasa kita masih belum percaya bahwa rokok berbahaya, bahkan seorang menteri kesehatan mempertanyakan penelitiannya di Indonesia. Penguasa kita masih belum percaya bahwa ancaman atas konsumsi rokok bukan lagi masalah kesehatan, tapi juga ekonomi, ideologi, sumber daya alam, dan sosial budaya yang pada akhirnya mengancam sumber daya manusia yang merupakan modal utama pembangunan bangsa.

Suka-tidak suka, orang Indonesia, apalagi para pemimpin bangsa, harus berhenti menutup mata. Kenyataan ini memang tidak mengenakkan, sangat bikin gerah dan mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu adalah kucuran cukai beserta mitos-mitos hilangnya kesempatan mengembangkan bidang-bidang yang disponsori industri rokok, padahal hanya sebagai pencitraan atau alat 'tukar guling' dengan kebijakan. Zona nyaman itu adalah investasi asing pada industri yang kemudian merugikan negara ini sampai 596 triliun per tahun (Litbangkes, 2015). Zona nyaman yang sangat berbahaya ini, jika terus dibiarkan, mengancam anak-anak kita, yaitu mereka yang digadang-gadangkan sebagai generasi emas sang bonus demografi.

Pertanyaannya, di tengah hingar-bingar pilpres saat ini, adakah capres dan cawapres yang berani keluar dari zona nyaman? Adakah dari keduanya yang berani melawan rokok?


Capres dan cawapres yang akan datang harus bisa melihat lebih jernih dan bukannya terus pura-pura tidak melihat ada masalah sebesar gajah di pelupuk mata seperti pendahulu-pendahulunya. Para capres dan cawapres yang sekarang ini, mau tidak mau harus melihat kenyataan pahit bahwa jumlah perokok anak di Indonesia terus naik dan telah mencapai 9,1 persen (Riskesdas 2018). Ini prosentase yang hanya dikenakan pada anak 10 - 15 tahun, bagaimana sisanya? Mereka harus bisa melihat bahwa konsumsi rokok menyumbang hilangnya kesempatan hidup sebesar 9,5 persen di Indonesia (Nafsiah Mboi dkk, 2018). Dan pada akhirnya, mereka harus jujur melihat bahwa industri rokok adalah industri senja yang telah ditolak di seluruh belahan dunia yang kemudian lari merangsek negeri kita tercinta sebagai surga terakhir mereka (cek, gelaran pameran industri rokok WTPMA akhir-akhir ini cuma diterima di Indonesia). Inilah kenyataannya, sebuah kenyataan yang tidak mengenakkan, yang harus dicecap, dikenali betul rasa tidak enaknya, dan tentu saja sebagai masalah yang harus diselesaikan.

Defisit BPJS Kesehatan semakin tak terkendali yang klaim terbesarnya dari penyakit-penyakit dengan faktor risiko utamanya rokok; jumlah penderita penyakit-penyakit tidak menular (PTM) akibat konsumsi rokok, seperti penyakit jantung, stroke, kanker paru terus menanjak (Riskesdas 2018); jumlah kejadian anak stunting --yang ternyata juga dipengaruhi konsumsi rokok orangtua (PKJS-UI, 2018)-- sudah mencapai 36,4 persen (UNICEF, 2017); keluarga miskin beli rokok kalahkan biaya kesehatan, pendidikan, dan belanja gizi; usia anak mulai merokok semakin muda (BPS, 2018). Sekali lagi, inilah kenyataan yang sangat tidak mengenakkan, tapi tetap saja, enak-tidak enak adalah kenyataan yang harus diselesaikan.

Maka, wahai orang Indonesia yang juga tidak suka pada kenyataan tak mengenakkan ini, sebelum kita sampai pada momen menancapkan pilihan di lembar penentuan nanti, mari melihat lagi, apakah calon pemimpin pilihan kita adalah yang berani menghadapi kenyataan tak mengenakkan ini? Apakah mereka punya rencana bernas dan cerdas, terlebih lagi akhirnya muncul sebagai pemimpin yang BERANI pasang badan untuk menyelesaikan masalah yang telah berezim-rezim dibiarkan merajalela ini?

Pada debat ke-3 Cawapres yang salah satunya akan bicara soal kesehatan, 17 Maret, nanti, semoga kita bisa melihat, mana cawapres -mewakili capresnya juga, tentunya- yang mampu 'mencecap' dan menelaah rasa tak mengenakkan dari masalah rokok ini serta lalu memberikan solusi konkrit untuk menyelesaikannya. Dan apakah, bahkan, para panelis yang mewakili orang se-Indonesia juga berani melempar pertanyaan tentang masalah ini atau tetap berpikir seakan masalah ini tidak ada? Wallahualam.


Catatan redaksi: Penulis adalah manajer komunikasi Komnas Pengendalian Tembakau


(up/up)
News Feed