Selasa, 26 Mar 2019 10:20 WIB

BPJS Utang Rp 3,6 T, Pengusaha Farmasi Usul Mekanisme Free and Fee

Rosmha Widiyani - detikHealth
Perusahaan farmasi tawarkan solusi utang BPJS (Foto: thinkstock) Perusahaan farmasi tawarkan solusi utang BPJS (Foto: thinkstock)
Jakarta - Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi mencatat masih ada utang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang belum terbayar. Utang sebesar Rp 3,6 triliun tersebut mengganggu proses produksi hingga distribusi obat.

Dengan kondisi tersebut, Direktur Eksekutif GP Farmasi Dorodjatun Sanusi mengusulkan perubahan mekanisme penyediaan obat bagi peserta BPJS Kesehatan. Mekanisme memungkinkan masyarakat ikut aktif dalam penyediaan obat.

"Mekanisme free and fee ini bersifat co-payment sehingga ada obat yang gratis dan berbajar sesuai kebutuhan masyarakat. Sistem ini bisa meningkatkan pelayanan yang menjadi lebih bermutu dan menyeluruh, tanpa menambah beban pemerintah dan BPJS Kesehatan," kata Dorodjatun pada diskusi tentang kinerja BPJS Kesehatan bersama Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI), Senin (25/3/2019).



Free alias gratis ditujukan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak perlu membayar obat. Mekanisme ini hanya dilaksanakan di rumah sakit tertentu, yang menyediakan pelayanan dan pengobatan standar. Sedangkan mekanisme fee mewajibkan pasien mengeluarkan biaya tambahan untuk obat sesuai resep dan kebutuhannya. Menurut Dorodjatun fee menguntungkan pasien, rumah sakit, dan Pedagang Besar Farmasi (PBF). Kualitas hidup pasien meningkat karena obat tersedia dalam jumlah cukup sesuai kebutuhan. RS dan PBF juga untung karena selalu tersedia uang cash untuk membayar pembelian obat tepat waktu.

Selain free and fee, GP Farmasi juga mengusulkan mekanisme lain terkait rencana uji coba tarif INA-CBG's di akhir 2019. Dorodjatun berharap ada aturan yang menyatakan, 25 persen dari dana yang diperoleh rumah sakit dari BPJS Kesehatan harus digunakan untuk membayar obat. Dana jangan digunakan untuk membiayai seluruh operasional rumah sakit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran obat. Utang mengganggu siklus penyediaan obat mulai dari pembelian bahan baku hingga sampai ke tangan pasien.

(up/up)