Rabu, 08 Mei 2019 07:17 WIB

Bentuk Tanggung Jawab ke Pasien, RS Didorong Urus Akreditasi

Khadijah Nur Azizah - detikHealth
RS yang belum akreditasi menjadi masalah karena tidak bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. (Foto ilustrasi: Muhajir Arifin) RS yang belum akreditasi menjadi masalah karena tidak bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. (Foto ilustrasi: Muhajir Arifin)
Jakarta - Masih banyaknya rumah sakit yang belum melaksanakan kewajiban untuk melakukan akreditasi memicu kekhawatiran banyak pihak. Padahal, akreditasi adalah suatu bentuk jaminan perlindungan terhadap pasien.

"Pelayanan kesehatan tidak bisa diberikan oleh orang yang tidak kompeten. Nah akreditasi itu memastikan kalau yang memberikan pelayanan ke pasien itu memang orang yang kompeten dan berwenang," kata Sekretaris Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), dr Djoti Atmodjo, kepada detikHealth, Selasa (7/5/2019).

dr Djoti menambahkan, akreditasi itu adalah bentuk komitmen rumah sakit kepada pasiennya. KARS tidak berwenang untuk memaksa pihak rumah sakit menyegerakan akreditasi, sebab tugasnya hanya mendampingi.


"Kami kan hanya melayani permintaan. Anda minta, kami layani. Anda minta dibimbing, anda minta dilatih kami berikan," tambahnya.

Jika terdapat kendala yang dialami saat proses pengurusan akreditasi, dr Djoti menuturkan boleh jadi itu disebabkan karena mutu dan standar rumah sakit belum sesuai seperti yang telah ditetapkan.

"Mereka itu (rumah sakit-red) harus menyesuaikan standar-standar. Bangun rumah sakit nggak sama kayak bangun restoran," pungkasnya.


Bentuk Tanggung Jawab ke Pasien, RS Didorong Urus Akreditasi
(kna/up)