Soal Peredaran Obat Palsu di Apotek, Pengusaha Sentil Pengawasan BPOM

Jakarta - Beberapa apotek di kawasan Jabodetabek menjadi korban peredaran obat palsu yang dilakukan Pedagang Besar Farmasi (PBF) PT Jaya Karunia Investindo (JKI). Pelaku yang merupakan pemilik PT JKI, ternyata memproduksi sendiri obat palsu yang diedarkan di sejumlah apotek.

Peredaran obat palsu sebetulnya bukan kasus baru di masyarakat. Terkait hal ini Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi mengingatkan Badan Pengusaha Obat dan Makanan (BPOM) lebih peka dalam melakukan pengawasan.

"BPOM harus lebih peka ya. Tiap produsen dan PBF harus menyerahkan laporan tiap 3 bulan pada BPOM yang antara lain berisi kepada siapa obat dijual, berapa jumlahnya, harganya, tahapan produksi, dan bahan baku. Laporan harus dibaca dengan cermat sehingga bisa segera tahu jika ada kasus obat palsu," kata Ketua Komite Perdagangan dan Industri Bahan Baku Farmasi GP Farmasi Vincent Harijanto.

Baca juga: Ada Obat Palsu di Sejumlah Apotek di Jabodetabek, Ini Pernyataan BPOM

Pengawasan yang dilakukan BPOM sebetulnya sudah cukup baik. Apalagi menurut Vincent, ada rencana penerapan QR Code pada setiap produk obat dari produsen yang dijual lewat PBF resmi. Penerapan QR Code memudahkan pengawasan peredaran obat yang menjamin keaslian dan kualitas produk di masyarakat.

Meski begitu, pengawasan harus bisa mengimbangi kasus obat palsu yang terus ditemukan di masyarakat. Vincent mengatakan, obat palsu bisa dibuat siapa saja dengan kualitas yang makin baik sehingga tidak bisa dibedakan konsumen. Pengawasan yang baik menjamin masyarakat selalu mendapat obat yang baik dan asli.

Diberitakan sebelumnya, Pedagang Besar Farmasi (PBF) PT JKI mengemas ulang obat-obat generik dan kedaluwarsa menjadi obat bermerek dengan harga lebih mahal. Obat-obat palsu ini disalurkan ke beberapa apotek di Jabodetabek. BPOM telah merekomendasikan pencabutan izin untuk PBF tersebut.

Baca juga: 197 Apotek Jadi Langganan Pabrik Obat Paten Palsu di Semarang

(up/up)