Banyak Daerah Kumuh, DKI Jakarta Sulit Dapat Gelar Kota Bebas BAB Sembarangan

Jakarta - Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan kepada kabupaten dan kota yang berhasil menjalankan sanitasi total berbasis masyarakat atau dengan kata lain, warga di daerah tersebut sudah tidak buang air besar sembarangan (BABS).

Di antara daftar kota dan kabupaten yang disebutkan, DKI Jakarta ternyata belum mencapai target untuk bebas buang air sembarangan 100 persen. Direktur Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan RI Imran Agus Nurali menyebut tantangan untuk kota besar seperti Jakarta adalah masih banyak daerah kumuh yang masyarakatnya tinggal di pinggiran kali sehingga kebanyakan dari mereka masih buang air besar sembarangan.

"Yang paling susah adalah daerah kumuh padat karena tinggalnya di bantaran sungai. Orangnya musiman atau mereka kontrak sementara yang punya kontrakan tidak memberikan akses jamban," kata Imran saat dijumpai di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2019).

Imran menambahkan permasalahan untuk mengubah kebiasaan di kota bukan hal yang mudah juga. Tidak ada pengawasan ketat membuat masyarakat di daerah kumuh padat masih sering BAB di pinggirah kali.

Baca juga: BAB Sembarangan Picu Stunting, Begini Kaitannya

"Saat ini DKI Jakarta sekitar 96 persen. Mungkin karena di daerah sulit seperti Jakarta Barat, Jakarta Utara yang masih ada daerah kumuh," tambahnya.

Dampak ke kesehatan yang paling utama adalah risiko diare dan hepatitis. Selain itu perilaku buang air besar sembarangan dalam jangka panjang akan berdampak pada risiko anak stunting atau kerdil apalagi jika ibu hamil tercemar air yang tidak bersih.

"Tau singkatan ee(k)? Itu Environmental Entropaty atau gangguan pencernaan karena lingkungan. Jadi seperti diare kronis yang menyebabkan terjadinya gangguan tumbuh kembang di 1000 hari pertama," pungkasnya.

Baca juga: Kenangan Ikke Nurjanah Pernah BAB di 'WC Helikopter'

(kna/up)