Senin, 16 Des 2019 08:14 WIB

Potret Pelayanan KB di Perbatasan Jateng-DIY

Rinto Heksantoro - detikHealth
Pelayanan KB di perbatasan Jawa Tengah dan DIY. (Foto: Rinto Heksantoro/detikHealth) Pelayanan KB di perbatasan Jawa Tengah dan DIY. (Foto: Rinto Heksantoro/detikHealth)
Purworejo - Wilayah perbatasan antar provinsi yang jauh dari kota kerap kali menjadi area yang mengalami hambatan dalam mendapatkan pelayanan kontrasepsi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pun turun langsung dengan menggelar pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

Berada di daerah perbatasan antar provinsi memunculkan problematika tersendiri bagi masyarakat yang akan mengikuti program KB. Mereka sering merasa bingung akan dilayani di mana. Ditambah lagi, fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan kerap kali tidak selengkap faskes yang dekat dengan pusat kota.

Untuk mengatasi hal tersebut, perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah menggalang pelayanan untuk mengupayakan agar tidak ada calon akseptor yang tak terlayani meski berdomisili di perbatasan provinsi. Pelayanan digelar di Puskesmas Dadirejo, Kecamatan Bagelen, Purworejo pada Jumat (13/12/2019).

Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo pun hadir untuk mengecek langsung kegiatan yang diikuti oleh ratusan warga dari Purworejo maupun Kulonprogo itu. Bahkan, Hasto sempat memasang langsung alat kontrasepsi berupa implan ke salah satu ibu muda.

"Tujuannya adalah agar jangan sampai ada yang tidak terlayani, makanya ini kita lihat langsung apakah bisa terlayani dengan baik atau tidak. Tadi saya juga masang lansung sekaligus cek jarumnya tumpul nggak karena ada isu jarumnya tumpul dan lain-lain," kata Hasto usai memasang implan.


Hasto menambahkan jika selama ini program KB mayoritas diikuti oleh kaum perempuan, padahal diharapkan program untuk mencegah kehamilan tersebut juga bisa diikuti oleh kaum lelaki atau suami.

"KB pria itu minatnya di bawah 2 persen, makanya kita harus kampanye terus. Misal kalau ada suami yang mau vasektomi saya kasih kambing satu gitu kan, akhirnya orang berduyun-duyun datang sampai kambing saya habis," imbuhnya.

Sementara itu, salah satu akseptor KB Widiyanti (23) sengaja datang untuk memasang alat kontrasepti jenis implan. Ibu muda yang baru dikaruniai satu orang anak itu bahkan merasa beruntung karena implan dipasang langsung oleh ketua BKKBN dr Hasto Wardoyo.

"Seneng, tadi yang masang langsung pak kepala BKKBN. Saya coba masang implan karena lebih enak soalnya sebelumnya pakai KB suntik," ucapnya.

Berdasarkan Survei Kinerja Akuntabilitas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2018, presentase kehamilan tidak diinginkan (KTD) pada tahun 2018 sebesar 19,7% dan sebesar 12,4% Pasangan Usia Subur (PUS) di Indonesia yang ingin mengikuti program KB tetapi tidak tersedianya alat kontrasepsi yang mereka inginkan.

Dengan mendekatkan pelayanan ke wilayah perbatasan, diharapkan faktor akses pada pelayanan dapat teratasi. Kegiatan tersebut juga bertujuan memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dan pengintegrasian delapan fungsi keluarga yakni fungsi agama, kasih sayang, sosial budaya, ekonomi, sosialisasi pendidikan, reproduksi, perlindungan, dan fungsi lingkungan.



Simak Video "Blak-Blakan Kepala BKKBN: Rebranding KB & Politik Tanpa Gaduh"
[Gambas:Video 20detik]
(up/up)