Rabu, 01 Apr 2020 09:37 WIB

Jokowi Tetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Efektifkah Atasi Wabah Corona?

Khadijah Nur Azizah - detikHealth
Presiden Joko Widodo merapikan masker yang digunakannya saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Presiden Joko Widodo memastikan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/aww. Presiden Joko Widodo (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo belum lama ini menetapkan status kedarurayan kesehatan masyarakat menyusul terjadinya wabah virus corona di Indonesia.

"Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020).

Menurut Staf Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Panji Fortuna Hadisoemarto, kedaruratan kesehatan masyarakat yang dimaksud merujuk ke UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang berbunyi:

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

"Jadi kita mengalami penyebaran penyakit menular yang menimbulkan bahaya yang berdampak bagi masyarakat, sehingga kita masuk ke dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat," tutur Panji kepada detikcom, Rabu (1/4/2020).

Jika melihat dari undang-undang tentang kedaruratan kesehatan masyarakat, sejatinya pemerintah sudah harus mengatur satu atau lebih upaya karantina yang akan dipakai. Dalam undang-undang tersebut sebenarnya sudah diatur karantina pintu masuk dan karantina wilayah.

"Karantina wilayah dibagi lagi jadi empat: karantina rumah, rumah sakit, wilayah, dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Pemerintah sudah memutuskan melakukan PSBB yang diatur dengan PP 21/2020," tambahnya.

Dijelaskan oleh Panji, penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat sangat penting. Namun seharusnya sudah ditetapkan sebelum kasusnya sebanyak sekarang. Setidaknya ada payung hukum untuk penutupan sekolah dan tempat-tempat umum lainnya.

Selain itu, mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diatur dalam PP 21/2020 pun harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, sehingga dianggap bahwa terlalu banyak pertimbangan yang harus diambil sebelum menetapkan suatu keputusan.

"Kalau tidak ada kemampuan teknis dalam menilai berat/ringannya penularan penyakit, responnya pasti terlambat. Atau kalau pertimbangan lain, apakah ekonomi, politik, sumber daya, atau yang lain, lebih penting daripada pertimbangan epidemiologi, ya responnya juga tidak akan optimal," pungkasnya.



Simak Video "Lockdown Berakhir, China Kini Hadapi Gelombang Kedua Corona"
[Gambas:Video 20detik]
(kna/up)