Senin, 29 Jun 2020 13:04 WIB

Penanganan Corona Bikin Kesal Jokowi, Perlukah Reshuffle?

Nafilah Sri Sagita K - detikHealth
Presiden Jokowi menyambangi kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jakarta. Jokowi kesal terkait dengan penanganan Corona, perlukah reshuffle? (Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran kabinet untuk melakukan kerja ekstra dalam menangani pandemi virus Corona. Tak tanggung-tanggung, Jokowi juga akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan.

"Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah ke pemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," kata Jokowi seperti arahannya kepada Kabinet Indonesia Maju dalam rapat terbatas 18 Juni 2020 lalu, seperti yang ditayangkan YouTube Setpres pada Minggu (28/6/2020).

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," katanya.

Terkait ancaman Jokowi terkait reshuffle, ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI, Pandu Riono menyampaikan dukungannya untuk segera mengganti pejabat yang kinerjanya dinilai santai. Pandu menegaskan penggantian para pejabat bisa efektif daripada harus menunggu perubahan yang dinilai tidak pasti.

"Iya kalau perlu ganti birokratnya. Iya ganti siapa kek, pokoknya pejabat-pejabat yang memang kerjanya santai ganti saja," jawab Pandu saat dihubungi detikcom Senin (29/6/2020).

"Kayak seperti di zaman tidak ada pandemi, jadi ya mereka menghambat, jadi birokrat bukan sollution, tapi part of the problem," lanjut Pandu.

Pokoknya pejabat-pejabat yang memang kerjanya santai ganti sajaPandu Riono - Pakar epidemologi



Pandu menilai masih banyak yang memiliki tekad lebih besar untuk menghadapi pandemi Corona. Disebutkan, ada harapan besar jika birokrat bisa segera diganti daripada menunggu perubahan dan harus selalu bersabar.

"Iya kita punya darah segar yang bertekad untuk bekerja keras untuk mengakhiri pandemi ini dengan cara-cara yang benar, jadi akan lebih ada harapan dibandingkan dengan menunggu dan bersabar," lanjut Pandu.

"Kita tidak bisa menunggu dan bersabar untuk ini semua selesai atau menunggu ini semua berubah. Kita yang harus merubahnya secara aktif," pungkasnya.

Sementara menurut Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, MSc, penggantian menteri atau reshuffle oleh presiden perlu dilakukan berdasarkan indikator atas kinerja pencapaian masing-masing menteri.

"Jadi kalau menurut saya kalau penilaian badan presiden begitu ada menteri yang tidak harus menteri kesehatan saja, ada menteri yang dinilai indikatornya tidak tercapai, ya bisa dicopot," jelas Tri saat dihubungi detikcom secara terpisah.

"Nggak usah takut, begitu mencopot saja, nggak usah pakai mengancam, dasarnya harus jelas, indikatornya, kinerjanya, menurut saya sih gampang kalau indikatornya nggak tercapai atau jauh di bawah harapannya, badan presiden bisa mengusulkan presiden untuk menggantinya, bukan hanya menteri kesehatan ya, menurut saya banyak menteri yang pencapaiannya, saya nggak berkata itu tidak pantas, pencapaian kinerjanya kurang," pungkasnya.



Simak Video "Brasil Mulai Uji Coba Vaksin COVID-19 Inggris untuk 2 Ribu Partisipan"
[Gambas:Video 20detik]
(naf/up)