Minggu, 25 Okt 2020 08:38 WIB

Terpopuler Sepekan: Menkes Terawan Disomasi 20 Organisasi Kedokteran

Firdaus Anwar - detikHealth
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kanan) berbincang dengan anggota DPR Dewi Asmara saat akan mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Rapat yang juga diikuti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy itu membahas penanggulangan defisit dana jaminan sosial BPJS Kesehatan dan perbaikan tata kelola sistem layanan kesehatan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww. Menkes Terawan disomasi organisasi kedokteran. (Foto: ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)
Jakarta -

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto baru-batu ini mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No 24/2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik. Hal ini dinilai mengundang masalah baru di tengah pandemi virus Corona. Menurut beberapa organisasi kedokteran, peraturan ini akan membatasi pelayanan kesehatan.

Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Prof Dr dr David S Perdanakusuma, SpBP-RE(K), pernah menjelaskan PMK yang baru itu tampak seperti memberi kewenangan semua peralatan radiologi kepada spesialis radiologi saja.

Dampaknya sebagai contoh pelayanan seperti USG kehamilan yang biasanya dilakukan dokter kandungan mungkin tak bisa lagi dilakukan bila tak ada kewenangan dari kolegium radiologi.

"Bulan Mei keluar rancangan PMK nomor 24. Ini sudah muncul di bulan Mei, waktu itu cukup mengagetkan karena kita tidak pernah dengar ada hal seperti itu," kata Profesor David beberapa waktu lalu.

Sebagian dokter sempat melayangkan protes, namun karena tak mendapat tanggapan yang memuaskan akhirnya sebanyak 20 organisasi profesi kedokteran berencana melayangkan somasi. Koordinator Koalisi Advokat, Dr Muhammad Luthfie Hakim, SH, MH, menyebut somasi dilayangkan agar PMK No 24/2020 nantinya dinyatakan tidak sah.

"Apabila somasi tersebut juga tidak dijawab atau diindahkan oleh Menteri Kesehatan maka dengan terpaksa akan dilakukan upaya hukum Permohonan Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung," ujarnya dalam rilis yang diterima detikcom.

Sekitar 15 spesialis disebut terdampak dengan adanya PMK No 24/2020 ini termasuk jantung, orthopedi, bedah saraf, dan lainnya.



Simak Video "WHO Undang Menkes Terawan Berbagi Pengalaman Kendalikan Corona"
[Gambas:Video 20detik]
(fds/up)