Selasa, 24 Nov 2020 08:23 WIB

Libur Akhir Tahun Terancam Dipangkas demi COVID-19, Bagaimana Pilkada?

Khadijah Nur Azizah - detikHealth
Kepadatan kendaraan menuju Jalan Raya Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/8/2020). Tingginya antusias warga untuk berlibur di kawasan Puncak Bogor pada libur panjang Tahun Baru Islam 1 Muharam 1442 Hijriah dan libur akhir pekan membuat kepadatan terjadi disejumlah titik, Sat Lantas Polres Bogor memberlakukan sistem buka tutup jalur dan sistem lawan arus (contraflow) untuk mengurai kemacetan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp. Libur akhir tahun. (Foto: ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo meminta cuti bersama Desember 2020 dan libur panjang akhir tahun dipangkas. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya klaster libur panjang penyebaran COVID-19.

Arahan presiden tersebut disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/11/2020).

"Yang berkaitan dengan masalah libur cuti bersama akhir tahun, termasuk libur pengganti cuti bersama hari raya Idul Fitri, Bapak Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan," kata Muhadjir.

Ahli epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman, menyetujui tindakan pemerintah untuk mengurangi libur panjang demi cegah klaster COVID-19. Hanya saja di Desember mendatang, ada beberapa kegiatan lain yang juga bisa memicu terjadi lonjakan kasus, seperti Pilkada.

"Jika liburan ini dipotong memang ada dampaknya, tapi itu tidak terlalu signifikan kalau lainnya (kegiatan) seperti pilkada itu diperbolehkan juga," kata Dicky saat dihubungi detikcom, Senin (23/11/2020).

Hingga saat ini pemerintah belum berencana untuk menunda penyelenggaraan Pilkada 2020. Padahal desakan untuk menunda kegiatan tersebut kerap digaungkan banyak pihak demi cegah penyebaran COVID-19.

Menurut Dicky, tidak hanya libur akhir tahun yang harus diantisipasi tetapi interaksi dan mobilitas massa yang sangat mungkin terjadi di Pilkada 2020 yang bakal dilaksanakan 9 Desember mendatang.

"Jadi imbauan dari presiden ini benar. Tapi mohon juga beliau harus mengetahui bahwa tidak hanya libur panjang. Di Desember itu potensi yang melibatkan mobilitas dan interaksi manusia itu ada pilkada, natal (kegiatannya), libur panjang akhir tahunnya, bisa jadi ada reuni atau demo. Itu semua sama, tidak bisa dibedakan," jelas Dicky.

Bagaimana cara agar kasus COVID-19 tak naik? Simak laman selanjutnya

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Libur Akhir Tahun Dapat Terlaksana dengan Catatan Berikut"
[Gambas:Video 20detik]