Jumat, 04 Des 2020 17:12 WIB

Jawaban KPU Soal Hak Pilih Pasien COVID-19 yang Kritis

Firdaus Anwar - detikHealth
Hari Ini, KPU Solo mulai rakit 2.552 kotak suara Pilkada 2020. Berbahan Dupleks, kotak suara akan didistribusikan ke 1.232 TPS di Solo. Pasien positif COVID-19 tetap bisa berpartisipasi dalam Pilkada 2020. (Foto ilustrasi: Agung Mardika/detikcom)
Jakarta -

Menjelang Pilkada 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengupayakan semua warga negara Indonesia bisa menggunakan hak pilihnya. Tidak terkecuali para pasien positif COVID-19 yang mungkin sedang menjalani isolasi mandiri atau dirawat di fasilitas kesehatan.

Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menjelaskan bahwa pada pasien COVID-19 petugas nantinya yang akan mendatangi setelah berkoordinasi dengan satgas dan dinas kesehatan setempat. Petugas dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD).

"Hak pilih seseorang adalah hak konstitusional yang sangat mendasar. Jadi KPU berkomitmen untuk menjaga, melindungi, dan memfasilitasinya," kata Dewa dalam konferensi pers yang disiarkan BNPB pada Jumat (4/12/2020).

Lebih jauh Dewa juga menjelaskan bila memang pasien dalam kondisi yang benar-benar tidak memungkinkan, misalnya kritis, maka KPU tidak akan memaksa.

"Jadi prinsip harus diutamakan tapi tentu tidak dipaksakan. Bagaimana kalau ada pemilih misalnya keadaan kritis menyatakan 'mohon izin saya tidak bisa menggunakan hak pilih'? Tentu kami tidak bisa memaksa," ungkap Dewa.

"Kami berharap mari kita bersama-sama berupaya menegakkan demokrasi, hak pilih warga negara. Tapi juga berkoordinasi untuk memfasilitasi aspek-aspek kesehatan," pungkasnya.



Simak Video "Daftar Vitamin untuk Jaga Imunitas Pasien COVID-19"
[Gambas:Video 20detik]
(fds/up)