Sabtu, 05 Des 2020 06:38 WIB

Waduh, Ada 2.126 Pelanggaran Protokol COVID-19 Selama Kampanye Pilkada 2020!

Achmad Reyhan Dwianto - detikHealth
Warga mengikuti simulasi pemungutan suara Pilkada serentak 2020 di Jakarta, Rabu (22/7/2020). Simulasi tersebut digelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Simulasi Pilkada 2020 (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta -

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Divisi Penindakan, Dr Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH, menyebut ada 2.126 pelanggaran protokol kesehatan selama kampanye Pilkada 2020 berlangsung.

"Jadi berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh bawaslu, kami mendapatkan fakta di lapangan kampanye dalam bentuk tatap muka memang masih jadi kampanye yang dipilih paling banyak peminatnya oleh pasangan calon," ujar Ratna dalam talkshow daring yang ditayangkan kanal YouTube BNPB, Jumat (04/12/2020).

Ratna menjelaskan, pelanggaran ini berupa terjadi kerumunan saat kampanye, tidak menggunakan masker tak menjaga jarak, serta tempat pelaksanaan kampanye yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Contohnya, tempat tersebut tidak memiliki sirkulasi udara yang cukup baik untuk mencegah penularan COVID-19.

Apa sanksi yang diberikan pada pelanggar?

Ratna mengatakan, dalam pemberian sanksi, pihaknya berpegang pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020. Dalam aturan ini, ada 3 jenis sanksi yang diberikan pada pelanggar protokol kesehatan.

"Pertama, peringatan tertulis, kemudian sanksi penghentian kampanye sampai pembubaran, dan rekomendasi untuk tidak diikutkan pada kampanye selama 3 hari," ujarnya.

Ratna mengaku, sanksi yang diberikan ini terlalu ringan untuk pelanggaran protokol kesehatan. Pasalnya, jika terjadi penularan COVID-19, risikonya akan semakin besar.

"Sanksi pidana bisa diberikan, tapi tidak menjadi kewenangan dari penyelenggara dalam hal ini adalah Bawaslu. Kewenangan itu ada ada pada kepolisian karena masuk dalam ranah pidana umum," jelasnya.

Meski begitu, Ratna menjelaskan, pihaknya telah membentuk kelompok kerja yang bertugas untuk mengantisipasi pelanggaran protokol kesehatan selama Pilkada 2020 berlangsung. Kelompok kerja ini beranggotakan, Bawaslu, KPU, DKPP, Satgas COVID-19, Polri, TNI, Dinas Kesehatan, dan lembaga-lembaga lainnya.



Simak Video "KPU Terjunkan Petugas KPPS untuk Jaga Hak Pilih Pasien Corona"
[Gambas:Video 20detik]
(up/up)