Jumat, 22 Jan 2021 05:26 WIB

Round Up

PPKM Diperpanjang Sampai 8 Februari, Ini Aturan yang Berlaku

Zintan Prihatini - detikHealth
Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diberlakukan di Jawa-Bali. Sejumlah aturan diterapkan, salah satunya batasi jumlah pengunjung restoran jadi 25%. PPKM diperpanjang (Foto: Rifkianto Nugroho)
Jakarta -

Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai 26 Januari hingga 8 Februari mendatang. PPKM ini berlaku di sebagian wilayah Pulau Jawa dan Bali.

Ada sedikit perbedaan dari pemberlakuan tersebut, yakni jam buka mal dan restoran yang lebih lama dari sebelumnya. Hal itu disampaikan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto yang mengatakan jam operasional mal atau pusat perbelanjaan dan restoran diperpanjang hingga pukul 8 malam dari yang sebelumnya pukul 7 malam.

"Terhadap pembatasan kegiatan yang diatur ada perubahan, yaitu di sektor mal dan restoran di mana mal dan restoran yang dalam pembatasan kemarin maksimal jam 7, nah karena ada beberapa daerah yang agak flat maka ini diubah menjadi sampai dengan jam 8 malam," ujar Airlangga melalui Youtube Sekertariat Presiden, Kamis (21/1/2021).

Adapun beberapa sektor lainnya yang diatur dalam PPKM sebagai berikut:

  1. Perkantoran menjalankan 75 persen kerja dari rumah atau work from home (WFH)
  2. Belajar secara daring
  3. Sektor industri 100 persen beroperasi
  4. Dine-in atau makan di tempat di restoran maksimal sebanyak 25 persen
  5. Take away diperbolehkan
  6. Kapasitas tempat ibadah maksimal sebanyak 50 persen
  7. Fasilitas umum ditutup
  8. Transportasi diatur pemerintah daerah

Pemberlakuan PPKM sebelumnya telah dimulai sejak 11 sampai 25 Januari 2021. Namun, hasil evaluasi PPKM menunjukkan masih banyak provinsi yang berada di zona merah Corona.

"Telah diberlakukan PPKM di 7 provinsi, DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Yogya, Jatim, dan Bali di 77 kabupaten/kota dan ini diatur dengan regulasi persyaratan yang ditetapkan dan hasil monitoringnya mengatakan bahwa beberapa daerah secara nasional ada 29 kabupaten/kota masih berisiko tinggi di 73 kabupaten/kota, 41 kabupaten/kota risiko sedang, dan 3 kabupaten/kota risiko tinggi," tutur Airlangga.



Simak Video "Ingin Bebas dari PPKM? Penuhi Syarat-syarat Berikut Ini!"
[Gambas:Video 20detik]
(up/up)