.webp)
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali dinilai tidak efektif dalam mencegah penularan virus Corona COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi pada Minggu (31/1/2021) kemarin.
"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," kata Jokowi dalam video rapat terbatas yang diunggah akun Sekretariat Presiden di Youtube pada hari Minggu (31/1/2021).
Terkait hal ini, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pelaksanaan PPKM dapat efektif, jika saja masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan dan pemerintah daerah bisa menegakkan peraturan dengan tegas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selama pemberlakukan PPKM jilid 1, masih banyak ditemukan masyarakat yang belum patuh terhadap protokol kesehatan 3M, termasuk juga masih banyak melakukan mobilitas, yang keduanya dapat meningkatkan risiko penularan," kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan Sekretariat Presiden, Selasa (2/2/2021).
Untuk memperbaiki hal ini, kata Wiku, pemerintah akan mengkaji kembali berbagai kebijakan agar penularan virus Corona di masyarakat bisa ditekan. Namun, menurut Wiku, berbagai kebijakan tersebut akan percuma apabila masyarakat masih belum disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan.
"Hal terpenting yang harus dilakukan kita semua untuk mengurangi peningkatan kasus positif adalah dengan secara disiplin mematuhi protokol kesehatan 3M, sehingga risiko penularan dapat diminimalisasi sekaligus melindungi diri dan orang terdekat dari penularan," tuturnya.
Selain itu, Prof Wiku juga menyoroti tingginya tingkat penularan di klaster keluarga. Karenanya, ia mendorong dibentuknya posko di lingkup yang lebih kecil hingga RT dan RW.
(ryh/up)
