Jumat, 16 Apr 2021 07:00 WIB

Blak-blakan Ketua Satgas Covid IDI

Polemik Vaksin Nusantara, Pakar IDI: Kaidah Ilmiah Yes, Politik No

Deden Gunawan - detikHealth
Jakarta -

Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Profesor Zubairi Djoerban menegaskan dirinya menyokong penuh pembuatan vaksin dalam negeri apapun nama, jenis, dan metodenya. Hanya saja semua harus dikerjakan dengan mengikuti kaidah keilmuan yang baik dan benar agar hasilnya aman dan efektif.

"Saya pro banget mau Vaksin Merah Putih, Vaksin Nusantara atau lainnya. Saya tidak punya keberatan, tinggal buktikan saja bahwa vaksin tersebut aman dan efektif sesuai kaidah ilmiah dan standar penelitian," kata Zubairi kepada tim Blak-blakan detikcom, Kamis (15/4/2021).

Sikap dasar serupa, kata Zubairi, sebetulnya juga ditunjukkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Karena itu BPOM kemudian mengungkapkan sejumlah catatan kenapa Vaksin Nusantara belum boleh lanjut ke fase penelitian berikutnya karena ada hal yang perlu diperbaiki. Sikap BPOM tersebut juga sejalan dengan penegasan Presiden Joko Widodo bahwa pengembangan vaksin harus memenuhi kaidah ilmiah.

Kalau kemudian tim Vaksin Nusantara tetap melanjutkan penelitian uji klinis fase dua dengan melibatkan sejumlah politisi DPR dan tokoh tertentu sebagai relawan, tentu menjadi persoalan. Apalagi bila mereka yang menjadi relawan itu telah memiliki antibodi terhadap virus corona pasca vaksinasi.

"Di Amerika Serikat (AS), terhadap mereka yang sudah memiliki antibodi pengujian sel dendritik tidak dilanjutkan," kata Zubairi Djoerban.

Dari literatur yang baru terbit awal April 2021 juga diketahui bahwa penelitian untuk membuat vaksin dengan sel dendritik di AS baru akan dilakukan Juni mendatang. Karena itu tim peneliti Vaksin Nusantara juga sebaiknya tidak tergesa-gesa. "Perlu sabar sedikit, jangan terlalu ngegaslah. Sekarang fasenya cooling down. Santai saja dulu semuanya, jangan dipolitisasi," ujarnya.

Pakar penyakit dalam itu juga meluruskan wacana yang selama ini dikemukakan seolah pengobatan dengan teknik sel dendritik kerap digunakan untuk mengatasi kanker. "Itu tidak benar," tegasnya. Sekitar 10 tahun lalu, dia melanjutkan, sel dendritik baru sekali dipakai untuk pengobatan kanker prostat tapi tidak berlanjut karena sangat mahal, ratusan juta.

"Nggak lanjut karena keburu bangkrut. Mahal banget itu, sampai ratusan juta," kata Zubairi.

Pada bagian lain, Zubairi Djoerban menyarankan perlunya dibentuk kelompok penengah yang melibatkan para ahli psikologi (Grup Dinamis). Grup ini untuk memoderasi masing-masing pihak agar memahami apa sebetulnya yang diinginkan.

Selengkapnya, saksikan Blak-blakan Ketua Satgas COVID-19 IDI Prof Zubairi Djoerban,"Jangan Politisasi Vaksin Nusantara" di detikcom, Jumat (16/4/2021).

(ddg/up)