Jumat, 16 Apr 2021 13:11 WIB

BPOM-Vaksin Nusantara Perlu Ngobrol, Pakar IDI Sarankan Ajak Psikolog

Ayunda Septiani - detikHealth
Jakarta -

Uji klinis fase II vaksin Nusantara besutan dr Terawan Agus Putranto memunculkan polemik karena tidak mengantongi izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sejumlah tokoh dan anggota DPR RI melibatkan diri sebagai relawan uji klinis.

Untuk menyelesaikan polemik yang timbul, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban menyarankan agar Badan POM dan tim peneliti pembuat vaksin nusantara untuk melakukan klarifikasi tatap muka dengan bantuan pihak ketiga.

"Kelihatannya tatap muka kali ini moderatornya seorang psikolog kali," kelakar Prof Zubairi dalam tayangan Blak-blakan detikcom, Jumat (16/4/2021).

Menurut Prof Zubairi, masing-masing pihak harus mencoba saling membuka satu sama lain, memahami soal perbedaan-perbedaan dari kedua belah pihak, dan mencari tahu bagaimana jalan keluarnya.

"Kalau misalkan ada dua perbedaan, kemudian kalau dulu saya menjadi ketua program studi untuk calon spesialis penyakit dalam, saya minta tolong dari FKM UI (Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia) ada tim yang namanya tim untuk group dynamic," jelas Prof Zubairi.

"Ini kan suatu kesatuan grup, dan dinamikanya mulai agak hangat, jadi mestinya ada program grup dinamik untuk menjembatani masing-masing memahami apa sih alasannya," tambahnya.

Selain itu, Prof Zubairi menyebutkan jika dirinya dirinya mendukung penuh dari vaksin COVID-19 buatan dalam negeri. Tetapi, keamanan dari vaksin juga perlu diperhatikan dalam pengerjaan vaksin. Sebab, vaksin ini nantinya akan diperuntukkan masyarakat banyak.

"Misalnya dari darah saya diambil, kemudian seminggu diproses, dimasukkan ke saya. Itu kan yang dimasukkan bukan darah saya lagi, namun bisa kemasukan bakteri, kuman. Jadi memang proses keamanan harus amat sangat aman," terangnya pada detikcom, Jumat (16/4/2021).

(ayd/up)