Senin, 19 Apr 2021 13:03 WIB

Vaksin Nusantara Bukan Program TNI, Kenapa Ambil Darah di RSPAD?

Vidya Pinandhita - detikHealth
Jakarta -

Sejumlah anggota DPR RI mendatangi RSPAD Gatot Soebroto, Rabu (14/4/2021) untuk diambil darah sebagai rangkaian dari uji klinis fase II vaksin Nusantara.

Namun Direktur Pelayanan Kesehatan (Diryankes) RSPAD Gatot Soebroto Nyoto Widyoastoro, SpPD, KHOM menyebut, aktivitas tersebut sebenarnya bukanlah lanjutan uji klinis yang sebelumnya sempat diselenggarakan di RS Kariadi Semarang. RSPAD hanya melakukan penelitian sel dendritik sebagai basis vaksin basutan eks Menkes Terawan Agus Putranto tersebut.

"Ini adalah penelitian mengenai vaksin dendritik tapi tidak dilanjutkan, bukan dipindahkan (dari RS Kariadi Semarang). Tapi RSPAD memang melakukan penelitian tentang dendritik vaksin," ujarnya dalam konferensi pers di Mabes TNI, Senin (19/4/2021).

Menanggapi riuh polemik uji klinik vaksin Nusantara yang dilanjut tanpa izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Nyoto menegaskan, penelitian oleh RSPAD harus dilakukan sesuai kaidah ilmiah.

Meski metode dendritik disebut-sebut sudah digunakan untuk pengobatan kanker, penelitian wajib dilakukan sesuai kaidah dan di bawah persetujuan pengampu. Dalam hal ini, BPOM.

"Sebetulnya ini adalah suatu penelitian sel dendritik di RSPAD Gatot Soebroto ya, dan penelitian ini nanti harus mengikuti kaidah ilmiah. Memang secara teori, sel dendritik ini sudah dipakai untuk pengobatan kanker. Tetapi memang ini dicoba untu barangkali untuk membuat vaksin yang dari dendritik, terutama ditujukkan untuk vaksin. Diharapkan, untuk vaksin COVID tapi ini harus dengan penelitian yang baik," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mayjen TNI Achmad Riad, S.I.P selaku Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI menegaskan, vaksin Nusantara bukan program TNI. Aktivitas di RSPAD tempo hari adalah penelitian terkait penanganan pandemi COVID-19.

Meski pihaknya mendukung segala proses riset vaksin COVID-19 dalam negeri, persyaratan mencakup aspek keamanan, efikasi atau kemanjuran, dan kelayakan wajib dipenuhi. Tak lain, dengan mengandalkan persetujuan BPOM selaku lembaga pengampu.

"TNI akan selalu mendukungnya dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," ujar Riad.

(vyp/up)