Kamis, 06 Mei 2021 10:08 WIB

Larangan Mudik Lebaran 2021 Dimulai! Cek Aturan Lengkapnya di Sini

Achmad Reyhan Dwianto - detikHealth
Ratusan penumpang bus bersiap berangkat di kawasan Terminal Bus Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (27/4).  Saat ini Terminal Bus Tanjung Priok mulai dipadati penumpang untuk melakukan mudik lebih awal karena larangan mudik diperpanjang oleh pemerintah. Mudik lebaran 2021 dilarang. (Foto ilustrasi: Pradita Utama)
Jakarta -

Kebijakan larangan mudik lebaran 2021 resmi dimulai hari ini, Kamis (6/5/2021). Dalam pelaksanaannya, aturan ini memiliki beberapa poin utama. Apa saja?

Sebelumnya perlu diketahui bahwa aturan larangan mudik ini telah tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran COVID-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Poin-poin utama dalam aturan tersebut adalah sebagai berikut:

Masa berlaku

Pelarangan mudik lebaran ini berlaku dari Kamis (6/5/2021) hingga Senin (17/5/2021) atau selama 12 hari. Kebijakan ini berlaku bagi semua masyarakat.

Pengecualian

Ada beberapa pengecualian bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan di tengah larangan mudik lebaran 2021. Pengecualian ini diberikan kepada mereka yang melakukan perjalanan nonmudik, yang mendesak. Di antaranya sebagai berikut:

  1. Kendaraan pelayanan distribusi logistik
  2. Pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk keperluan nonmodik, yakni bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal, ibu hamil yang didampingi satu orang dan kepentingan persalinan yang didampingi dua orang.

Surat izin perjalanan

Bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan nonmudik karena keperluan mendesak wajib memiliki surat izin perjalanan berupa print out atau tertulis. Berikut ketentuannya:

  1. Bagi pegawai instansi pemerintah (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau prajurit TNI/Polri wajib membawa surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi dengan tandatangan basah/elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
  2. Bagi pegawai swasta wajib membawa surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tandatangan basah/elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
  3. Bagi pekerja informal wajib membawa surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
  4. Bagi masyarakat umum wajib membawa surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

"(surat izin perjalanan) Berlaku secara individual. Berlaku untuk satu kali perjalanan pergi-pulang lintas kota, kabupaten, provinsi, atau negara, dan bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa berusia 18 tahun ke atas," tulis SE tersebut.

Ada skrining

Selain membawa surat izin perjalanan, masyarakat yang hendak melakukan perjalanan nonmudik karena keperluan mendesak juga wajib memiliki hasil negatif tes COVID-19.

Hasil tes ini bisa didapatkan dari pemeriksaan RT-PCR, rapid test antigen, atau GeNose C19. Skrining dilakukan di pintu kedatangan atau pos kontrol yang ada di rest area, pembatasan kota besar, titik pengecekan, dan titik penyekatan daerah aglomerasi.

Ada sanksi

Masyarakat yang melanggar aturan dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi denda, sanksi sosial, bahkan kurungan atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain SE Nomor 13, Satgas Penanganan COVID-19 juga mengeluarkan peraturan tambahan atau addendum terkait larangan mudik Lebaran 2021. Klik halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Berapa Lama Idealnya Masa Karantina untuk Pelaku Perjalanan?"
[Gambas:Video 20detik]