Sabtu, 17 Jul 2021 21:29 WIB

Anggaran Miliaran Rupiah untuk Isoman hingga Insentif Nakes, Ini Rinciannya

Inkana Putri - detikHealth
Di tengah tingginya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, membuat para dokter muda menjadi garda terdepan untuk merawat dan mengobati para pasien. Foto: Getty Images
Jakarta -

Lonjakan kasus COVID-19 terus terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Satgas COVID-19, jumlah kasus positif di Indonesia telah mencapai 2.832.755. Merespons hal ini, pemerintah pun telah meningkatkan alokasi dana untuk penanganan kesehatan menjadi Rp 214,95 triliun dari sebelumnya Rp 193,93 triliun.

"Karena adanya kenaikan jumlah pasien positif COVID-19, kita akan menambah anggaran bidang kesehatan lagi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Konferensi Pers Virtual Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu (17/7/2021).

"(Alokasi) kesehatan yang kemarin sudah naik dari Rp 172 triliun ke Rp 193,93 triliun sekarang akan naik lagi menjadi Rp 214,95 triliun," tambahnya.

Terkait dana tersebut, Sri Mulyani menjelaskan ada beberapa penambahan dana, salah satunya terkait klaim perawatan pasien. Adapun total untuk perawatan pasien COVID-19 dan isolasi mandiri akan menjadi Ro 65,9 triliun.

"Untuk klaim perawatan pasien, saat ini anggarannya sudah Rp 40 triliun, ini termasuk tagihan klaim tahun 2020. Kami akan menambah Rp 25,87 triliun lagi dalam rangka untuk mengantisipasi biaya perawatan pasien dan isolasi mandiri," jelasnya.

Tak hanya itu, adanya penambahan dana juga diperuntukkan pembangunan Asrama Haji di Pondok Gede, Surabaya, Boyolali, Bandung, dan Yogyakarta menjadi RS Darurat. Konversi RS Darurat tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 2,75 triliun.

Selain itu, dana penyediaan obat COVID-19 bagi masyarakat yang menjalani isoman juga mendapat penambahan Rp 400 miliar sehingga menjadi Rp 1,17 triliun. Pemerintah juga memberikan alokasi dana tambahan bagi insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 1,08 triliun.

"Kemudian insentif nakes diberikan tambahan karena RS Darurat membutuhkan tenaga dokter dan tenaga kesehatan. Jadi, akan direkrut 3 ribu dokter baru dan 20 ribu perawat di mana insentifnya harus disediakan. Maka kami menambah Rp 1,08 triliun bagi insentif tenaga kesehatan, baik di pusat maupun di daerah. Jadi totalnya Rp18,4 triliun," paparnya.

Lebih lanjut Sri Mulyani menyebut saat ini pemerintah juga tengah meminta TNI/Polri serta bidan untuk membantu pelaksanaan vaksinasi yang membutuhkan anggaran Rp 1,96 triliun. Dibutuhkan juga anggaran untuk para personel (TNI dan Polri dalam pelaksanaan penebalan PPKM Mikro dengan penambahan Rp 790 miliar.

Di samping itu, penambahan dana juga diperuntukkan penambahan supplai oksigen sebesar Rp 370 miliar, operasional penebalan PPKM sebesar Rp 70 miliar hingga penanganan kesehatan lainnya sebesar Rp 45,93 triliun. Pemerintah juga mengalokasikan Rp 20,85 triliun untuk insentif perpajakan kesehatan dalam bentuk pembebasan pajak untuk vaksin dan alat kesehatan.

"Saat ini Pak Luhut dan Kemenkes sedang menambah jumlah supplai oksigen. Kita sediakan Rp 370 miliar untuk pengadaan, baik dari dalam dan luar negeri. Untuk vaksinasi kita berikan Rp 57,84 triliun. Untuk pengadaan Rp 47,6 triliun dan pelaksanaan vaksinasi di daerah Rp 6,5 triliun," pungkasnya.

(mul/mpr)