Jumat, 23 Jul 2021 17:30 WIB

Jejak Kontroversi Vaksin Nusantara Besutan Eks Menkes Terawan

Nafilah Sri Sagita K - detikHealth

Nota Kesepahaman BPOM, Kemenkes RI, dan TNI AD

Melalui nota kesepahaman BPOM, Kemenkes RI, hingga TNI AD, vaksin dendritik akhirnya hanya disetujui sebagai penelitian berbasis pelayanan. Artinya, vaksin dendritik tidak untuk dimintakan izin edar.

"Iya. Penelitian berbasis pelayanan," jelas Penny kepada detikcom Selasa (20/4/2021).

"Untuk panduan dan standar-standar tentunya dari Badan POM. Semua sudah tersedia. Sekarang regulasi dan pengawasan ada di Kementerian Kesehatan sebagai pembina Fasilitas Pelayanan Kesehatan," tutur Penny.

Terawan muncul lagi di Komisi VII DPR RI

Tak lama setelah muncul nota kesepahaman terkait vaksin dendritik tak untuk dimintakan izin edar, Terawan kembali muncul di komisi VII DPR RI, memaparkan hasil uji klinis Fase II vaksin dendritik.

Disimpulkan, sejauh ini vaksin aman digunakan, dan dirinya menjelaskan mengapa melibatkan pihak Amerika Serikat di tengah klaim penelitian vaksin anak bangsa.

"Sengaja saya menggandeng Amerika, supaya standarisasinya sama,dan tujuannya apa di kemudian hari bahwa apa yang kita kerjakan di indonesia ini bukan sekedar standar indonesia tapi standarnya juga mengacu pada luar sehingga nantinya juga diakui," kata dia dalam rapat bersama Komisi VII Rabu (16/6/2021).

"Untuk pendapat-pendapat yang lain, saya tidak mengerti karena saya dalam lingkup seorang peneliti," tegasnya.

BPOM sudah tak mau berkomentar

Komisi VII DPR RI yang ikut mendesak persetujuan vaksin Nusantara ditanggapi BPOM. Namun, Kepala BPOM Penny K Lukito sudah enggan berkomentar lebih lanjut.

"Sudah bukan melalui jalur kami badan POM. Karena bukan produk yang akan digunakan massal, diproduksi massal. Tapi itu pelayanan individual, jadi bukan melalui badan POM," kata Penny, dikutip dari CNNIndonesia Kamis (17/6/2021).

Halaman
1 2 3 Tampilkan Semua

(naf/up)