Selasa, 10 Agu 2021 16:13 WIB

Kualitas Udara DKI Saat PPKM Vs PSBB, Bagusan Mana? Ini Perbandingannya

Rita Puspita Rachmawati - detikHealth
Gunung Gede Pangrango adalah salah satu taman nasional yang terletak di Jawa Barat. Gunung yang tinggi menjulang itu dapat juga dilihat dari Ibu Kota Jakarta. Penampakan Gunung Gede Pangrango dari Jakarta saat cuaca cerah (Foto: Pradita Utama)
Jakarta -

Awal tahun 2020 lalu, tepatnya pada 10 April pemerintah menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlangsung selama dua pekan. Saat itu, sekolah dan tempat kerja dirumahkan.

Saat penerapan PSBB pada tahun 2020 lalu, langit DKI Jakarta tampak biru cerah sehingga disebut sebagai penanda kualitas udara yang baik. Namun di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, kualitas udara diklaim justru memburuk.

Masa PPKM darurat diberlakukan mulai 3 Juli 2021 dan telah diperpanjang hingga 16 Juli 2021. Saat ini, aturan mulai diperketat dari mulai membatasi aktivitas darat dan udara, pembatasan akses fasilitas publik, hingga aturan makan di restoran.

Bondan Andriyanu dari Greenpeace Indonesia menyebut, data yang didapat dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menunjukkan jika kandungan partikulat berukuran di bawah 2,5 mikrometer (PM 2,5) saat PPKM darurat lebih tinggi dibandingkan dengan saat PSBB dan PPKM mikro. Artinya, kualitas udara DKI Jakarta saat PPKM darurat lebih buruk.

Hal ini terjadi karena saat PPKM mikro diterapkan, curah hujan di wilayah DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan saat PPKM darurat. Curah hujan yang tinggi memmungkinkan terjadinya pencucian partikel di udara sehingga udara menjadi lebih bersih.

"Tapi secara sekilas memang polusi udara di jakarta ini sangat erat faktor cuacanya, di mana ketika tidak ada hujan polusi udara meningkat, namun ketika terjadi hujan polutan 'tercuci'," jelasnya dalam diskusi daring, Selasa, (10/8/2021).

Faktor lain yang memengaruhi kualitas udara adalah mobilitas masyarakat pada saat PPKM darurat. Di daerah pusat, mobilitas masyarakat menurun akibat ditutupnya perkantoran, pusat belanja, dan fasilitas publik lainnya. Sementara itu, di wilayah pemukiman mobilitas masyarakat justru meningkat.

"Bisa jadi ini membuktikan gerakan maskarakat di sekitar stasiun pantau itu masih terjadi. Misal menggunakan kendaraan pribadinya," imbuhnya.

"Dan official dikatakan di web DLH DKI Jakarta bahwa perbedaan angka PM 2.5 itu terjadi karena gerakan masyarakat di pusat (stasiun Bundaran HI) terjadi penurunan, sementara di pemukiman (stasiun Jagakarsa dan Lubang Buaya) terjadi peningkatan PM 2.5," lanjutnya.

Mengenai sumber polutan, Bondan menyebut dibutuhkan data dari riset khusus untuk memastikan darimana polutan ini berasal. Karena, bisa jadi polutan yang ada di DKI Jakarta adalah kiriman dari daerah lain.

"Karena kalau kita bicara tentang penanganan polusi udara itu harus ada data saintifik. Harusnya butuh data official riset emission inventory sehingga kita bisa tau sumber polutan nya ini dari mana," tambahnya.



Simak Video "Penjelasan WHO soal Polusi Udara Bisa Memperparah Gejala Covid-19"
[Gambas:Video 20detik]
(up/up)