ADVERTISEMENT

Kamis, 26 Agu 2021 10:01 WIB

Heboh Pejabat Divaksin Booster Duluan, Kemenkes Bakal Evaluasi

Nafilah Sri Sagita K - detikHealth
Program vaksinasi massal di Tangerang terus dilakukan. Vaksinasi COVID-19 kini sasar orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan individu berkebutuhan khusus (IBK). Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Belakangan heboh dugaan para pejabat sudah mendapat vaksinasi booster, curi 'start' saat jumlah tenaga kesehatan yang divaksinasi ketiga baru 34 persen. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi menegaskan Kemenkes tengah mengevaluasi ketetapan sasaran vaksinasi booster.

Sementara, pelaksanaan vaksinasi booster hingga kini hanya untuk para nakes.

Kendati demikian, Menteri Kesehatan disebut Nadia memantau pelaksanaan vaksinasi dengan bantuan sejumlah auditor. Mencegah penyimpangan vaksinasi dari mulai distribusi, stok vaksin, hingga penggunaannya.

"Sesuai dengan SE juga bahwa pemberian vaksinasi dosis ketiga atau booster ini hanya diberikan kapada tenaga kesehatan. Dan ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," ungkap dr Nadia dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia daring, Rabu (25/8/2021).

"Karena pak Menkes sudah menggandeng auditor-auditor kita untuk kemudian nanti dalam pelaksanaannya melakukan evaluasi mengenai ketepatan dari sasaran ini. Jadi sampai sekarang tentunya vaksinasi booster ini hanya diberikan kepada tenaga kesehatan," tegas dr Nadia.

Dikutip dari CNN, sejumlah pejabat sebelumnya mengaku sudah mendapat vaksinasi booster terungkap dalam perbincangan yang sempat disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (24/8/2021). Salah satu pejabat mengaku sudah mendapat vaksin booster COVID-19 Moderna, siaran tersebut kini sudah dihapus.

Selain perihal vaksinasi booster pejabat, flyer dari klinik swasta SpeedLab Indonesia juga sempat ramai jadi perbincangan lantaran membuka layanan vaksinasi booster berbayar berkisar 500 hingga 700 ribu. Belakangan diklarifikasi, flyer tersebut dibuat saat pemerintah membuka opsi vaksinasi individu berbayar yang akhirnya dicabut.

"Bahwa itu sudah kami klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan. Dan pihak yang bersangkutan mengatakan bahwa itu dibuat pada saat vaksinasi gotong royong individu yang berbayar kemarin dan ini sudah dibatalkan dari arahan dari pak Presiden dan tentu degan adanya Permenkes tentang vaksinasi berbayar yang sifatnya hanya untuk vaksinasi gotong royong berupa badan hukum atau korporasi. Jadi tidak ada pembebanan di individu," kata dr Nadia.



Simak Video "Kasus Harian Covid-19 Jepang Tembus 100.000"
[Gambas:Video 20detik]
(naf/up)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT