Jumat, 01 Okt 2021 15:40 WIB

Vaksinasi Dosis 1 Penyandang Disabilitas di Jawa-Bali Hampir 100%

Erika Dyah - detikHealth
Pelaksanaan vaksin kalangan difabel dilakukan serentak hari ini di 10 lokasi. Salah satunya di rumah produksi difabel Tembok Banjaran, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Foto: Imam Suripto
Jakarta -

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bertemu dengan Staf Khusus Presiden RI Bidang Sosial, Angkie Yudistia. Dalam pertemuan ini, Angkie melaporkan cakupan vaksinasi dosis pertama bagi penyandang disabilitas di 6 provinsi Jawa-Bali telah mencapai 99,8%.

Pada pertemuan yang berlangsung Kamis (30/9), Angkie menyebutkan keenam provinsi yang dimaksud, antara lain Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

"Hari ini kami melaporkan kepada Bapak Menteri Kesehatan, untuk selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa vaksinasi dosis pertama bagi penyandang disabilitas ini berhasil dan kini menjalani dosis kedua," kata Angkie dikutip dari laman resmi Kemenkes, Jumat (1/10/2021).

Angkie menjelaskan vaksinasi bagi penyandang disabilitas di Indonesia menggunakan vaksin jenis Sinopharm. Vaksin jenis ini merupakan hibah dari Raja Uni Emirat Arab sebanyak 450 ribu dosis untuk diberikan kepada 225 ribu sasaran di 6 provinsi.

Menurut Angkie, capaian ini tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak. Baik pusat maupun daerah, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan terima kasihnya atas bantuan dan dukungan yang diberikan dalam rangka menyukseskan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas. Baik bantuan fisik maupun psikis, terutama di wilayah dengan tingkat penularan virusnya tinggi.

"Terima kasih kepada Mba Angkie dan teman-teman yang bekerja dengan sepenuh hati melakukan vaksinasi kepada penyandang disabilitas. Saya lihat angkanya sudah hampir 300 ribuan di 6 provinsi," tutur Budi.

Budi menegaskan langkah yang telah dilakukan oleh Angkie dan tim adalah pengejawantahan dari gerakan vaksinasi nasional yang inklusif. Menurutnya, vaksinasi yang inklusif membutuhkan kerja bersama dari seluruh elemen masyarakat dalam rangka percepatan cakupan vaksinasi nasional khususnya bagi kelompok rentan penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/598/2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Serta Pendidik, dan Tenaga Pendidikan.

Dalam aturan tersebut, pihaknya mendorong daerah dan stakeholder terkait untuk memprioritaskan vaksinasi bagi kelompok rentan. Selain itu, Kemenkes juga berupaya mempermudah akses vaksinasi penyandang disabilitas agar mereka dapat dilayani di seluruh fasilitas kesehatan/sentra vaksinasi mana pun dan tidak terbatas pada alamat domisili KTP.

Oleh karena itu, Budi berharap gerakan baik ini bisa terus digencarkan dan diperluas.Tidak hanya kepada kelompok penyandang disabilitas, namun juga kelompok masyarakat rentan lainnya yang mungkin sulit mendapatkan vaksin karena kendala geografis.

Ia pun menegaskan agar seluruh pihak siap melengkapi kebutuhan maupun fasilitas yang dibutuhkan untuk menyukseskan program vaksinasi tersebut.

"Semangat terus yang lainnya, nanti kita akan dukung terus sebagai prioritas orang yang harus divaksinasi," ujarnya.

Sebagai informasi, keberhasilan pelaksanaan vaksinasi penyandang disabilitas di 6 wilayah tersebut rencananya akan digunakan sebagai percontohan. Nantinya, hal ini diharapkan dapat direplikasi pada daerah lain di Indonesia.

(fhs/ega)