Rabu, 06 Okt 2021 16:28 WIB

Rencana Pemkot Bekasi Suntikkan Booster Vaksin COVID-19 untuk Guru Diprotes

Sarah Oktaviani Alam - detikHealth
Scientists are done research on vaccine in laboratory with test tubes on Covid19 Coronavirus type for discover vaccine. Foto ilustrasi. (Foto ilustrasi: Getty Images/iStockphoto/chayakorn lotongkum)
Jakarta -

Rencana pemberian booster vaksin COVID-19 oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk para guru dan tenaga pendidik diprotes. Kebijakan ini dinilai tidak tepat mengingat cakupan vaksinasi dosis pertama dan kedua saat ini masih jauh dari target.

Koalisi Masyarakat untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak agar pemerintah Kota Bekasi membatalkan rencana tersebut, dan mengedepankan pemberian dosis pertama dan kedua pada kelompok rentan terlebih dahulu seperti lansia. Terlebih, cakupan vaksinasi di Bekasi baik dosis pertama dan kedua masih rendah.

Misalnya vaksinasi dosis pertama di Kabupaten Bekasi baru 59,29 persen untuk dosis pertama, Kabupaten Karawang baru 50,72 persen, Purwakarta baru 50,72 pesen.

"Pemberian vaksin dosis ketiga kepada tenaga pendidik dan guru oleh Pemerintah Kota Bekasi juga bisa menjadi preseden buruk dan apabila tidak segera dievaluasi maka kemungkinan akan diikuti oleh pemerintah Kota/Kabupaten lain," jelas Lapor COVID-19.

"Praktik buruk yang menimbulkan ketimpangan distribusi vaksin ini jelas melanggar ketentuan hukum UU Kesehatan, UU Kekarantinaan Kesehatan, dan UU Wabah Penyakit Menular yang menjamin kesetaraan setiap orang mengakses vaksinasi dalam rangka penanggulangan kedaruratan kesehatan," sambung mereka dalam rilis yang diterima detikcom Rabu (6/10/2021).

Desakan tersebut berasal dari Koalisi Masyarakat untuk Akses Keadilan Kesehatan LaporCovid-19, LBH Jakarta, ICW, YLBHI, Lokataru, LBH Masyarakat, Indonesia for Global Justice. Mereka juga menyoroti jumlah vaksin yang sudah mendekati masa kedaluwarsa.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Apakah Suntikan Booster Efektif Lawan Varian Baru Covid-19?"
[Gambas:Video 20detik]