Jumat, 22 Okt 2021 11:00 WIB

Terbang Wajib PCR Meski Sudah Vaksin? Memang Harus Begitu Kata Pakar IDI

Sarah Oktaviani Alam - detikHealth
Aturan Penerbangan Domestik Terbaru, Sesuai SE Kemenhub Foto: Ragil Ajiyanto/detikcom
Jakarta -

Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sejumlah aturan kembali disesuaikan termasuk syarat perjalanan. Pemerintah mewajibkan masyarakat yang bepergian dengan transportasi pesawat untuk menyertakan hasil negatif tes PCR.

Kebijakan baru ini pun didukung oleh Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban. Menurutnya, meski sudah divaksinasi lengkap, penularan COVID-19 masih bisa terjadi.

"Saya pikir kebijakan tes PCR negatif sebelum naik pesawat itu penting," tulisnya di akun media sosial Twitter miliknya seperti dilihat detikcom, Jumat (22/10/2021).

"Meski tubuh memproduksi antibodi dengan vaksin, tapi tidak serta merta mencegah penularan. Sehingga, masker pun tetap wajib di tempat tertutup seperti pesawat," jelasnya.



Ada berbagai alasan yang menjadi landasan dari munculnya aturan baru ini. Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) dr Siti Nadia Tarmizi, hasil tes PCR dipilih karena lebih akurat jika dibandingkan dengan tes antigen di situasi saat ini.

"Angka positivity rate yang rendah saat ini kurang dari satu persen, maka kasus positif akan sangat jarang. Sehingga sensitivitas dari rapid antigen dapat menyebabkan negatif palsu," terangnya saat dihubungi detikcom, Rabu (20/10/2021).

"Karena sekarang jumlah kasus positif rendah, jadi antigen dapat menyebabkan pemeriksaan negatif. Padahal mungkin tidak negatif," lanjutnya.

Tak hanya itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan kebijakan baru ini dibuat untuk mendukung uji coba pelonggaran mobilitas yang tengah dijalankan saat ini. Salah satunya tidak adanya penerapan kewajiban penjarakan antar penumpang.

"Pengetatan metode testing menjadi pcr saja di jawa bali dan non jawa bali di level 3 dan 4 ini dilakukan mengingat sudah tidak diterapkannya penjarakan antar tempat duduk atau seat distancing dengan kapasitas penuh," ungkap Wiku dalam konferensi pers BNPB, Kamis (21/10/2021).

"Sebagai uji coba pelongggaran mobilitas demi pemulihan ekonomi di tengah kondisi kasus yang cukup terkendali," sambung dia.

Wiku menegaskan tes PCR sampai saat ini masih menjadi golden standard untuk menjaring kasus positif COVID-19, daripada rapid test antigen. Tetapi, jika ternyata ada penumpang yang bergejala saat berada di pesawat, diwajibkan untuk memberi jarak kepada penumpang lainnya.

"Untuk mengoptimalisasi pencegahan penularan, pihak maskapai wajib memisahkan 3 row yang dikosongkan, untuk pemisahan bagi pelaku perjalanan yang bergejala saat perjalanan," pungkasnya.

Hingga saat ini, syarat tersebut baru berlaku untuk perjalanan transportasi pesawat. Sementara untuk perjalanan bus, kereta api, dan kapal laut masih diperbolehkan menunjukkan hasil negatif COVID-19 tes antigen.



Simak Video "Timeline Kebijakan PCR Naik Pesawat yang Berubah-ubah"
[Gambas:Video 20detik]
(sao/up)