Rabu, 27 Okt 2021 16:45 WIB

RS Gigi & Mulut Diminta Tingkatkan Layanan untuk BPJS Kesehatan

Yudistira Perdana Imandiar - detikHealth
Para pasien anak-anak hingga dewasa memadati pemeriksaan dan penindakan gigi-mulut secara cuma-cuma di Salemba, Jakarta, Rabu (4/10/2017). Kegiatan yang berlangsung sejak Senin (2/10) tersebut untuk meramaikan Bulan Kesehatan Gigi Nasional. Sejumlah tindakan medis secara gratis tersebut seperti penambalan sederhana yang tidak melibatkan perawatan syaraf gigi, pencabutan tanpa komplikasi gigi sulung/gigi tetap, pembersihan karang gigi dan perawatan pencegahan gigi berlubang dengan aplikasi fluoride atau Fissure Sealant. (Ari Saputra/detikcom) Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mendorong rumah sakit gigi dan mulut (RSGM) untuk meningkatkan pelayanan bagi peserta JKN-KIS. Ghufron menilai pemerataan layanan dan fasilitas penunjang di RSGM perlu dioptimalisasi.

Hal itu disampaikan Ghufron dalam webinar Perumahsakitan RSGM FKG Univ. Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Rabu (27/10/2021).

"Pemenuhan sarana dan prasarana bagi pelayanan gigi dan mulut masih belum merata. Peserta yang ingin mengakses pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), khususnya Perawatan Saluran Akar Gigi (PSA Gigi) harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut," jelas Ghufron dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (27/10/2021).

Ghufron menambahkan tantangan lainnya adalah bagaimana rumah sakit khusus harus memenuhi seluruh aspek penunjang, seperti ketersediaan alat tindakan kesehatan, sarana dan prasarana hingga sumber daya manusia sesuai dengan hasil kredensialing yang dilakukan. Hal tersebut menurutnya harus dipenuhi oleh rumah sakit khusus gigi dan mulut sebagai dasar penting untuk pemetaan rujukan online yang diberikan oleh FKTP.

"Tantangan ketiga adalah bagaimana rumah sakit gigi dan mulut pendidikan harus memastikan pelayanan spesialistik dilakukan oleh dokter gigi spesialis. Ini perlu ada pengaturan khusus untuk pelayanan yang diberikan oleh residen yang melihat dari aspek regulasi maupun pembiayaan. Namun, untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan inisiasi kerja sama penelitian dan pengembangan sistem dan manfaat agar dapat mengoptimalkan peran rumah sakit gigi dan mulut dalam pemberian pelayanan kepada peserta JKN-KIS," paparnya.

Ghufron menyatakan BPJS Kesehatan berupaya memperluas akses bagi peserta JKN-KIS yang ingin mendapatkan pengobatan gigi dan mulut di rumah sakit. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh RSGM apabila ingin bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi, antara lain izin operasional (izin berusaha), NPWP Badan, SIP tenaga kesehatan dan sertifikat akreditasi RS. Ada pula kriteria teknis yang wajib dipenuhi oleh rumah sakit khusus gigi dan mulut yaitu ketersediaan pelayanan gigi dasar, pelayanan spesialis gigi sesuai kekhususan, pelayanan spesialis lain dan subspesialis lain, perawatan, pelayanan kefarmasian, ketersediaan SDM dan pemenuhan tempat tidur rawat inap serta alat kesehatan tindakan pengobatan gigi sesuai dengan tipe kelas.

Ghufron menyampaikan saat ini sudah terdapat 10 RSGM yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

"Sesuai hasil kredensialing untuk kerja sama tahun 2021, seluruh rumah sakit gigi dan mulut sudah sesuai dengan klasifikasinya. Namun, masih ada beberapa rumah sakit yang belum memenuhi komitmennya dalam implementasi sistem antrean online, ketersediaan display tempat tidur dan display tindakan operasi. Untuk itu, dibutuhkan komitmen yang sama bagi seluruh rumah sakit gigi dan mulut untuk meningkatkan komitmen demi peningkatan mutu layanan terhadap peserta JKN-KIS," urai Ghufron.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur RSGM Universitas Hasanuddin Andi Tajrin menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang telah membayar klaim rumah sakit secara rutin tanpa adanya penundaan pembayaran. Menurutnya, upaya tersebut sangat membantu menjaga keberlangsungan RSGM Universitas Hasanuddin dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS.

Selain BPJS Kesehatan, kegiatan webinar tersebut juga dihadiri oleh Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Witriana Latifa dan Ketua Asosiasi RS Gigi dan Mulut Pendidikan (ARSGMPI) Julita Hendrartini.



Simak Video "Kemenkes Tegaskan Vaksin Gratis Tanpa Syarat!"
[Gambas:Video 20detik]
(prf/up)