Peneliti Sorot Resesi Seks China, Harus Apa Biar Warga Mau Punya Anak?

ADVERTISEMENT

Peneliti Sorot Resesi Seks China, Harus Apa Biar Warga Mau Punya Anak?

Vidya Pinandhita - detikHealth
Jumat, 19 Agu 2022 12:30 WIB
BEIJING, CHINA -MAY 30: Office workers wait in line to show their health codes and proof of 48 hour negative nucleic acid test, outside an office building after some people returned to work, in the Central Business District on May 30, 2022 in Beijing, China. China is trying to contain a spike in coronavirus cases in Beijing after hundreds of people tested positive for the virus in recent weeks. Local authorities have initiated mass testing, mandated proof of a negative PCR test within 48 hours to enter many public spaces, closed schools and  banned gatherings and inside dining in all restaurants, and locked down many neighborhoods in an effort to maintain the countrys zero COVID strategy. Due to improved control and lower numbers of new cases and reduced spread, municipal officials from Sunday permitted the easing of some restrictions to allow for limited return to office, resumption of public transport, and the re-opening of many shopping malls, parks, and scenic spots with limited capacity in some districts. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)
Foto: Getty Images/Kevin Frayer
Jakarta -

Heboh kabar China kini diterpa 'resesi seks', yakni menurunnya populasi imbas warga ogah berhubungan seks, menikah, dan memiliki anak. China menjadi salah satu negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunia. Upaya pemerintah untuk mendorong warga memiliki lebih banyak anak belum berhasil.

Negara ini mendekati krisis demografis dengan tingkat pertumbuhan penduduk terendah dalam lebih dari enam dekade.

Hal tersebut dipicu biaya hidup yang tinggi, pernikahan yang tertunda dan kurangnya mobilitas sosial. Terlebih dalam beberapa dekade, pemerintah sempat mengupayakan aborsi paksa terkait kebijakan satu anak.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mencabut batasan jumlah anak yang dapat dimiliki pasangan, menekan pajak dan insentif lainnya, serta berupaya mengatasi tingginya biaya membesarkan anak.

Yi Fuxian, seorang peneliti kebidanan dan ginekologi di University of Wisconsin-Madison, menyarankan pihak berwenang China untuk melihat kehamilan sebagai penymbuang kekayaan negara, bukan beban negara.

Menurut Yi, peluncuran kebijakan domestik tidak akan banyak berpengaruh, kata Yi. Pasalnya, pasangan tidak ingin memiliki anak, tidak mampu, atau meninggalkan pernikahan dalam kondisi sangat kesulitan sehingga mereka merasa tidak mampu.

"Semua kebijakan ekonomi dan sosial telah berputar di sekitar keluarga arus utama dengan hanya satu anak. Jadi kaum muda memprotes dengan tidak memiliki anak. Pemuda Shanghai menyuarakan 'kami adalah generasi terakhir'," kata Yi, dikutip dari The Guardian, Jumat (19/8/2022).

Yi menjelaskan, banyak negara Asia Timur sedang berjuang untuk mengatasi penurunan angka kelahiran. Ia melihat Kepang sebagai negara yang paling sukses mendorong fertilitas. Tak lain, dengan memberikan insentif tunai, serta bantuan pendidikan dan kesehatan.

"Di Asia Timur, Jepang adalah negara paling sukses dalam mendorong fertilitas dan paling dermawan dalam mendorong fertilitas, memberikan insentif tunai, subsidi perumahan, penitipan anak gratis, pendidikan gratis, dan perawatan medis gratis untuk anak di bawah 16 tahun," beber Yi.

"Meskipun biayanya tinggi, efeknya tidak bagus. Tingkat kesuburan Jepang meningkat dari 1,26 pada 2005 menjadi 1,45 pada 2015 tetapi turun lagi menjadi 1,30 pada 2021," pungkasnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT