PBB Singgung Aturan Aborsi dan Kontrasepsi di KUHP Baru, Begini Sorotannya

ADVERTISEMENT

PBB Singgung Aturan Aborsi dan Kontrasepsi di KUHP Baru, Begini Sorotannya

Khadijah Nur Azizah - detikHealth
Jumat, 09 Des 2022 14:34 WIB
Collection of colorful condomsSelective focus; shallow DOF
Foto: istock
Jakarta -

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti sejumlah pasal yang dimuat dalam KUHP yang baru-baru ini diresmikan oleh DPR. PBB menyatakan kekhawatirannya dengan sejumlah pasal yang dianggap berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Dalam pernyataan resmi PBB di laman resminya, beberapa hal yang disoroti adalah akses aborsi dan alat kontrasepsi yang berpotensi diskriminasi kepada perempuan dan anak perempuan.

PBB menuliskan rancangan baru pasal 465, 466, dan 467 RKUHP akan mengkriminalkan aborsi jika tidak sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam ketentuan UU Kesehatan 2009. Wanita yang mengakhiri kehamilannya bisa jadi divonis empat tahun penjara dan mereka yang membantu dipenjara hingga lima tahun.

"Ketentuan baru akan terus berlanjut mengkriminalkan aborsi, yang merupakan penghalang utama dalam mengakses perawatan aborsi, bahkan dalam kerangka hukum, dan menimbulkan hambatan yang tidak perlu," tulis PBB.

"Kami juga mengungkapkan keprihatinan serius itu, dengan menolak akses ke perawatan aborsi yang sensitif terhadap waktu dan prosedur aborsi sukarela, Negara akan menempatkan kesehatan dan keamanan ekonomi perempuan berisiko, memperburuk ketidaksetaraan sistemik," ungkap mereka terkait isu aborsi.

Pada pernyataan tersebut, PBB juga menyinggung Komite Hak Asasi Manusia yang menekankan bahwa meskipun Negara dapat mengadopsi langkah-langkah yang dirancang untuk mengatur penghentian kehamilan secara sukarela, langkah-langkah tersebut tidak boleh mengakibatkan pelanggaran terhadap hak hidup wanita hamil atau anak perempuan atau membahayakan hidup mereka.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT