.webp)
BPJS Kesehatan mengungkapkan adanya kasus kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah rumah sakit di Indonesia, dengan total dugaan kecurangan mencapai ratusan miliar rupiah. Di antaranya, berupa 'phantom billing' atau pengadaan pasien yang sebenarnya tidak benar-benar ada.
Menyikapi itu, BPJS Kesehatan menegaskan diperlukannya peningkatan sistem pengawasan untuk rumah sakit yang 'nakal'. Sejauh ini pun, BPJS Kesehatan sebenarnya sudah melakukan pengecekan terkait dugaan kecurangan yang dilakukan rumah sakit.
"Di klinik dan rumah sakit, BPJS tahu. Mana yang nakal, sering excessive utilization yang (unecessary) tidak diperlukan. Itu kita tahu, sehingga kita kan tidak semata-mata mencari salah tapi membangun sistem. Semakin lama sistem harus semakin bagus," ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat ditemui detikcom di sela peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (HAKORDIA) di Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kasusnya cukup lumayan. Terdeteksinya semakin tinggi, tapi kita akan ada pencegahan. Jadi pencegahan dulu supaya nggak terjadi, lalu kita deteksi, lalu kita atasi," imbuhnya. Seraya ia menjelaskan, dugaan kecurangan yang ditemukan setahun ini mencapai sekitar Rp 866 miliar.
Kemenkes RI Turun Tangan
Dalam kesempatan tersebut juga, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan pihak Kemenkes dapat melakukan tindak lanjut atas pihak rumah sakit yang ketahuan melakukan kecurangan.
"Kemenkes memiliki wewenang untuk bisa membina dan menghukum rumah sakit-rumah sakit tersebut," beber Menkes dalam acara yang sama.
"Dilakukan juga oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sekarang dengan adanya kontrol terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan, kita bisa melihat rumah sakit mana yang melakukan phantom billing. Tenaga medisnya sampai yang memalsukan, tenaga medisnya siapa yang melakukan phantom billing," imbuhnya.
(vyp/up)
