.webp)
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengingatkan kepada rumah sakit untuk tidak menolak pasien dalam memberikan pelayanan gawat darurat.
Ini setelah sempat viralnya seorang warga Baduy, Repan (16) yang menjadi korban pembegalan dan disebut sempat mendapat penolakan oleh rumah sakit di Jakarta karena dirinya tak memiliki KTP.
"Ya, seharusnya kalau ada pasien masuk rumah sakit dan kritis itu tidak boleh ditolak," kata Menkes di Kompleks Parlemen usai ikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Jumat (13/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agar kasus serupa tak terjadi lagi, Menkes mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
"Saya sudah bicara sama Pak Ghufron (Dirut BPJS), harusnya bisa dibicarakan dengan di rumah sakit daerah, agar (pasien darurat meski tanpa KTP) diterima," katanya.
"Nanti kan rumah sakit daerah ini kan mitranya BPJS, itu yang akan dipastikan," sambungnya.
Menkes memastikan bahwa jika ada kasus emergency atau keadaan darurat yang masuk ke rumah sakit di bawah naungan Kemenkes, dipastikan akan diterima apapun kondisinya.
"Pasti kita terima," tegas Menkes.
Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono telah menegaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan layanan tanpa memandang status administrasi atau kepemilikan identitas.
"Hak kesehatan itu hak semua masyarakat Indonesia. Dengan NIK maupun tanpa NIK. Ini persoalan administrasi yang nanti akan kita perbaiki," beber Dante di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
"Secara sistem, kadang pegawai administrasi ini terkendala komunikasi. Tapi yang paling penting, kesehatan adalah hak semua masyarakat," tegasnya.
