Kronologi Siswa Dihukum Squat 800 Kali Karena Tak Kerjakan PR, Berakhir Masuk RS

Jakarta -

Seorang siswa laki-laki di Thailand harus dirawat di rumah sakit akibat nyeri parah pada kaki setelah dihukum melakukan squat sebanyak 800 kali di sekolah karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR).

Office of the Basic Education Commission Thailand (OBEC) pada 5 Februari mengonfirmasi bahwa hukuman tersebut terjadi di sebuah sekolah menengah di Provinsi Lopburi. Media lokal The Thaiger melaporkan, OBEC juga telah meluncurkan penyelidikan terhadap guru yang terlibat.

Berdasarkan keterangan Departemen Perlindungan Hak dan Kebebasan di bawah Kementerian Kehakiman Thailand, siswa tersebut berusia 13 tahun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kasus ini mencuat ke publik setelah ayah korban mengunggah cerita tersebut di Facebook pada 3 Februari. Ia menuliskan bahwa putranya yang bernama Otto merasakan sakit luar biasa pada kakinya sepulang sekolah, sehingga keluarga memutuskan membawanya ke rumah sakit.

Dalam unggahan lanjutan pada malam hari yang sama, sang ayah menyebutkan kondisi Otto masih belum membaik. Ia juga membagikan foto-foto yang menunjukkan Otto tengah mengangkat kakinya dan memegang sejumlah obat.

Hukuman Berlebihan

Dalam unggahannya, ayah Otto mempertanyakan hukuman yang diberikan dan menyebutnya sebagai tindakan yang 'berlebihan'. Ia menilai hukuman alternatif seperti membersihkan toilet atau memungut sampah akan lebih masuk akal.

Ia juga menyampaikan pesan kepada guru yang bersangkutan, dengan mempertanyakan bagaimana reaksi sang guru jika anaknya sendiri mengalami gagal ginjal, kerusakan otot akut, atau bahkan cacat permanen.

Selain itu, sang ayah mengungkapkan seorang perawat yang memeriksa Otto mengatakan dua siswi perempuan dari sekolah yang sama juga sempat dirawat di rumah sakit dengan gejala serupa.

Penyelidikan Berjalan

Sebagai bagian dari penyelidikan, OBEC membentuk tim investigasi resmi yang dijadwalkan melaporkan hasil temuannya dalam waktu tujuh hari.

Sementara itu, guru yang terlibat telah dipindahkan sementara ke kantor pendidikan setempat. Departemen Perlindungan Hak dan Kebebasan juga menilai bahwa hukuman tersebut berpotensi melanggar undang-undang anti-penyiksaan di Thailand.

Pejabat distrik setempat dilaporkan telah mengunjungi rumah Otto dan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga. Kementerian Pembangunan Sosial Thailand juga memberikan bantuan awal sebesar 3.000 baht kepada keluarga korban, serta membuka kemungkinan bantuan lanjutan.