BGN soal Viral Pengadaan Motor: Cuma untuk Kepala SPPG, Belum Dibagikan

Video yang memperlihatkan deretan sepeda motor berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) — Foto: Tangkapan layar

Jakarta -

Viralnya video yang menampilkan deretan sepeda motor berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) di media sosial memicu berbagai spekulasi di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait tujuan pengadaan kendaraan tersebut.

Menurut Dadan, pengadaan motor memang telah direncanakan dalam anggaran 2025. Ia menegaskan kendaraan tersebut bukan untuk penggunaan umum, melainkan khusus untuk menunjang operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Motor Belum Dibagikan

Ia menjelaskan hingga saat ini motor-motor tersebut belum didistribusikan. Kendaraan yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan secara resmi.

"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," jelasnya.

Dadan juga mengungkapkan realisasi pengadaan dilakukan secara bertahap, yang dimulai sejak Desember 2025. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional program MBG berjalan optimal di berbagai daerah.

Terkait informasi yang beredar luas di media sosial mengenai jumlah pengadaan yang disebut mencapai 70.000 unit, Dadan dengan tegas membantah kabar tersebut. Ia memastikan bahwa angka tersebut tidak benar.

"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," tegasnya.

Dadan mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Ia berharap publik dapat memahami bahwa pengadaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung kelancaran distribusi dan pelaksanaan MBG di RI.