.webp)
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pengadaan motor listrik telah direncanakan dalam kerangka anggaran dan bukan program baru.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan hal itu menjadi bagian dari anggaran tahun 2025 untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
"Pengadaan motor listrik ini sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional Program MBG," beber Dadan di Jakarta, Selasa (7/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, meskipun masuk dalam anggaran 2025, realisasi pengadaan secara administratif dan keuangan dilakukan pada 2026 karena mengikuti mekanisme resmi pemerintah.
Menurut Dadan, pada akhir 2025 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga anggaran masuk ke Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Mekanisme ini mengacu pada PMK 84 Tahun 2025 dengan sistem pembayaran dua tahap, yakni 60 persen pada tahap pertama dan pelunasan setelah pekerjaan selesai 100 persen.
Namun hingga batas akhir 20 Maret 2026, penyedia hanya mampu menyelesaikan 85,01 persen atau sebanyak 21.801 unit dari total 25.644 unit yang dikontrakkan. Sisa dana yang telah ditampung kemudian dikembalikan ke kas negara.
Dengan begitu, realisasi pengadaan motor listrik tercatat sebanyak 21.801 unit. Dadan menegaskan informasi yang menyebut jumlah mencapai 70.000 unit tidak benar.
BGN juga menyatakan bahwa seluruh motor listrik yang diproduksi merupakan produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 48,5 persen. Produksi dilakukan di fasilitas manufaktur yang berlokasi di Citeureup, Jawa Barat.
Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung industri nasional melalui pemanfaatan produk dalam negeri.
Saat ini, seluruh unit kendaraan masih dalam proses penyelesaian administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat. Distribusi akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan operasional di masing-masing wilayah.
BGN memastikan seluruh proses administrasi diselesaikan terlebih dahulu agar penggunaan kendaraan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.
Sebelumnya, Dadan menyatakan pengadaan motor listrik tersebut ditujukan untuk menunjang operasional program MBG, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
"Ini untuk menjangkau daerah-daerah yang sangat sulit, menjangkau desa-desa. Ini untuk menunjang operasional," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada penambahan pembelian motor listrik baru pada tahun ini. Ia mengatakan pengadaan tersebut merupakan bagian dari anggaran tahun sebelumnya.
"Yang tahun ini, tidak ada pembelian motor listrik baru untuk program," ujar Purbaya.
Ia juga menyebut realisasi pengadaan saat ini berada di kisaran 21.600 unit dari target sekitar 24.400 unit. Adapun sisa pengadaan yang belum terealisasi akan dibatasi.
"Sebagian sudah keluar, sisanya dibatasi," kata dia.
Simak Video 'Kepala BGN Ungkap Harga Motor Listrik Buat MBG: Rp 42 Juta':
